GALAMEDIA - Beragam inovasi membangun desa lewat slogan Desa Juara sukses meningkatkan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Barat.
Capain tersebut bahkan menjadi indikator penetapan status di Indonesia. Bukti nyata, terlihat dari adanya peningkatan status Desa Mandiri dari 98 desa pada 2019 menjadi 270 desa pada 2020.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa), Bambang Tirtoyuliono di kantor DPM-Desa, Jalan Soekarno-Hatta No 466, Kota Bandung, Rabu, 9 September 2020.
Bambang menerangkan, perbaikan aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial menjadi domain yang penting untuk meningkatkan status desa di Jabar. Terlebih memiliki 5.312 desa yang tersebar di 18 Kabupaten dan Kota Banjar.
Baca Juga: Wagub Jabar Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032
"Tahun 2020, ditetapkan bahwa jumlah desa mandiri yang ada di Jawa Barat itu 270 (desa), kemudian yang sangat tertinggal sudah tidak ada," jelas Bambang.
"Kita melakukan Bagaimana kami memperbaiki perekonomian desa, supaya potensi desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," tambah dia.
Bambang menjelaskan, berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM, terdapat 52 indikator yang menentukan status desa. Mulai dari dimensi pelayanan, kesehatan, akses pendidikan dasar, hingga keterbukaan wilayah terhadap lingkungan ekonomi.
Tak heran, lanjut Bambang, peningkatkan status desa di Jabar koheren dengan peningkatan indikator IDM.
Baca Juga: Ridwan Kamil Lepas Ekspor 30 Ton Ubi Jalar Bandung ke Hong Kong
Peningkatan itu tak lepas dari berbagai inovasi yang dicetuskan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum.
Lewat slogan Desa Juara, dijalankan tiga pilar penting pembangunan desa, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).
Dari tiga pilar tersebut turun sederet program, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Jalan Mulus Desa, Sapa Warga, dan banyak program lainnya.
Program-program tersebut, lanjut Bambang, dirancang salah satunya untuk memangkas ketimpangan gap kemiskinan dan digitalisasi pedesaan dengan perkotaan.
Meski begitu, Bambang mengakui keberhasilan berbagai program yang dicanangkan di desa harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa.
Baca Juga: Wagub Jabar Uu Ruzhanul Tinjau Perkebunan Kroto di Kota Tasikmalaya
Hal itu agar berbagai program yang diturunkan ke desa mampu dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.
"Dalam 52 indikator IDM itu tidak semua kewenangan ada di provinsi. Contoh bahwa salah satu variabelnya dalam indeks komposit sosial itu ada yang namanya tenaga kesehatan. Itu bukan domainnya provinsi tapi pemerintah kabupaten/kota, bagaimana bisa menghadirkan tenaga kesehatan," paparnya.
"Terus disana tidak ada Paud misalkan, itu domainnya kabupaten kota. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka mesti bersama-sama bisa menghadirkan itu," tambah Bambang.
MASKARA
Terkait dengan desa yang statusnya naik menjadi mandiri, menurut Bambang akan mendapatkan penghargaan atau reward dari DPM-Desa. Hadiah berupa Mobil Aspirasi Kampung Juara atau MASKARA.
Baca Juga: Pesan Ridwan Kamil: Edukasi Protokol Kesehatan dan Tes Masif Kunci Memutus Penyebaran Covid-19
Kendaraan multifungsi tersebut diberikan kepada Desa Mandiri dan Desa Berprestasi sebagai penunjang berbagai kegiatan yang dilakukan desa.
"Pada 2019 kita telah menyalurkan MASKARA sebanyak 126 unit kepada 73 Desa Mandiri, 10 Desa DLS to DM, dan 43 Desa Berprestasi di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten," jelasnya.
Sementara tahun 2020 ini, sebanyak 102 unit akan didistribusikan kepada 21 Desa Mandiri, 13 Desa DLS to DM, dan 68 Desa Berprestasi yang berada di 18 kabupaten dan Kota Banjar.
Menandai peluncuran, akan dilakukan penyerahan secara simbolis 18 unit MASKARA tahun 2020 kepada 7 Desa di Kabupaten Cirebon, 7 Desa di Kabupaten Majalengka, dan 4 desa di Kabupaten Kuningan pada 12 September 2020.
Baca Juga: 100 Dokter Meninggal karena Covid-19, Ridwan Kamil: Hargai Pengorbanan Mereka dengan Disiplin 3M
"Jadi kriterianya reward yang memiliki strata mandiri, yang kedua juga kita memberikan juga kepada desa-desa yang berprestasi," katanya.
"Jadi manakala yang berprestasi walaupun belum menyandang strata desa mandiri, kita akan berikan MASKARA. Kemudian kita dorong bagaimana bisa meningkatkan strata kedepannya. Jadi bukan tawar menawar, jadi itulah upayanya," tandasnya.
Bambang memastikan, saat ini sudah tidak ada desa di Jabar berstatus sangat tertinggal. Jumlah desa berstatus tertinggal dan berkembang pun terus mengalami penurunan.
Desa berstatus tertinggal dari 326 turun jadi 121. Sementara desa berstatus berkembang dari 3.656 turun jadi 3.290.***