GALAMEDIANEWS - Sebanyak 500 orang santri yang tergabung dalam Forum Santri Jawa Barat (FSJ) menderklarasikan "Moderasi Beragama sebagai Penguatan Kehidupan Kebhinekaan".
Acara digelar di Aula Ponpes Nurul Iman, Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, 8 Desember 2023, dipandu pegiat muda bidang Ilmu Sosial, Dr. Iwan Nuryan, M.AB (Direktur LKkPH Neraca Bandung).
Baca Juga: Perkenalkan Logo Baru, Pos Indonesia Komitmen Lakukan Transformasi Bisnis Logistik
Hadir dalam kegiatan tersebut dari Instansi pemerintah serta dari FKUB, di antaranya perwakilan dari Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi, Kejati Jabar, Kepala Kanwil Kemenag Jabar dan Tim Ahli FKUB Jabar, Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag.
Ketua Forum Santri Jawa Barat (FSJ) pimpinan Moh. Puad Syafi'i, M.A, mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan tersebut dalam rangka mensosialisasikan moderasi beragama kalangan santri di seluruh Jawa Barat.
Tujuan panjangnua adalah dalam upaya mewujudkan pemahaman agama yang inklusif, toleran dan damai di tengah pluralitas bangsa.
"Termasuk memberikan pemahaman toleransi, kerukunan dan keberagaman dalam masyarakat yang beragam keyakinan agama termasuk menghindari penyalahgunaan isu-isu agama demi kepentingan politik selama Pemilu 2024 Berlangsung," tuturnya.
Moh. Puad Syafi'i, M.A, menambahkan, penguatan dan pengembangan moderasi beragama memiliki tujuan yang sangat penting.
Salah satunya yakni dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, serta untuk menciptakan kehidupan yang rukun diantara pemeluk agama atau keyakinan yang berbeda.
"Eskalasi politik Indonesia tahun 2023-2024 menghadapi tantangan terbesar, antara lain politik identitas, intoleransi, radikalisme, mis informasi dan hate speech yang muncul pada platform digital yang biasa digunakan oleh masyarakat," kata Moh. Puad Syafi'i, M.A.
"Mencermati situasi tersebut, para santri harus paham terkait pencegahan praktik politik identitas, propaganda intoleran, radikalisme kelompok beragama dan komodifikasi agama dalam Pemilu 2024," sambungnya.
Politik Jujur dan Terbuka
Moh. Puad Syafi'i, M.A, berharap agama jangan dijadikan wilayah politik praktis sehingga tidak memicu terjadinya konflik. Pasalnya, agama dan hukum harus berjalan sesuai porsinya masing-masing.
Menurut dia, agama mempunyai prinsip adil, sehingga agama tidak boleh dijadikan isu politik.
"Apabila tidak mencampur agama dengan politik bisa menciptakan keharmonisasian sosial antar umat beragama. Oleh karena itu perlu untuk menjaga Jawa Barat tetap damai menjelang pemilu 2024," terang Moh. Puad Syafi'i, M.A
Baca Juga: 6 SMA Swasta di Kota Semarang yang Masuk Top Sekolah Terbaik se-Indonesia
Moh. Puad Syafi'i, M.A, menambahkan, dalam kehidupan sehari-hari dan berpolitik diutamakan asas jujur dan terbuka. Dengan begitu, kata dia, bisa memberikan informasi yang benar sehingga berita dan informasi yang diterima tidak hoax dan tidak berkhianat terkait berpolitik.
"Kita semua harus menjaga kondusifitas Jawa Barat yang aman dan damai tanpa membedakan suku agama dan ras yang mana Jawa Barat milik kita bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pelaksanaan Pemilu nanti, saya berpesan tidak ada intimidasi sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik aman dan lancar," pesannya.
Lebih lanjut, Moh. Puad Syafi'i, M.A, mengungkapkan penguatan moderasi beragama sangat penting untuk terus dilakukan di Jawa Barat. Hal itu, ujarnya, sebagai langkah awal mencegah timbulnya konflik karena perbedaan agama ataupun suku menjelang Pemilu 2024 ini.
"Modal dasar dalam menjaga kondusifitas di Jawa Barat adalah kerukunan antar umat beragama. Para Santri siap bekerja sama dengan aparat pemerintahan dan TNI-Polri berusaha membangun kehidupan yang berkebinekaan mengingat Indonesia adalah negara yang beragam agam, budaya dan sosial," paparnya.
Baca Juga: Bojan Hodak Ingin Bawa Persib Bandung Tutup Tahun 2023 dengan Kemenangan
Adapun isi dari Deklarasi Moderasi Beragama di lingkungan Madrasah Provinsi Jawa Barat, yang dibacakan para santri, sebagai berikut:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meneguhkan komitmen kebangsaan kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
2. Menjunjung tinggi nilai keberagaman yang moderat dan sikap toleransi terhadap sesama umat beragama.
3. Menolak segala bentuk sikap intoleran, kekerasan, ekstremisme, dan radikalisme yang mengatasnamakan agama, serta cinta terhadap perdamaian dan keutuhan NKRI.
4. Menghormati dan menjaga setiap nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal, sebagai bagian identitas bersama guna mewujudkan Indonesia yang multikultural.
5. Berkomitmen untuk mempraktikkan moderasi beragama, saling menghormati, dan menerima keberagaman keyakinan dengan rasa hormat dan cinta.***