GALAMEDIA - Rencana pembelian mobil dinas baru bagi empat pimpinan DPRD Garut ditengah pandemi Covid-19, terus mendapatkan penolakan dari beberapa Fraksi.
Hal tersebut terdengar saat Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD dalam sidang paripurna terkait pembahasan anggaran perubahan tahun 2020, Rabu, 30 September 2020 siang.
Sebelum sidang paripurna terlebih dahulu di adakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh unsur pimpinan Fraksi dan pimpinan DPRD Garut. Yang mana sudah terisar kabar kalau dalam agenda sidang paripurna akan dihujani interupsi terkait penolakan rencana pembelian mobil dinas bagi empat pimpinan DPRD Garut.
Baca Juga: Jelang Oktober, Yuk Dengarkan Lagu Wake Me Up When September Ends Green Day: Ini Dia Liriknya
Saat sidang paripurna berlangsung dari 8 Fraksi yang menyampaikan pandangan umum, yang menolak keras terkait rencana pembelian mobil dinas pimpinan DPRD dilontarkan Fraksi Demokrat. Yang aman tidak tepat disaat kondisi pandemi Covid-19 ada anggaran untuk pembelaian kendaraan dinas.
"Fraksi Demokrat menolak keras rencana pembelian mobil dinas, baik yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD dan seluruh SKPD. Seharusnya anggaran lebih difokuskan untuk penguatan ekonomi bagi masyarakat yang terkenda dampak Covid-19 di Kabupaten Garut," ujar Anggota Fraksi Demokrat, Dadang Sudrajat, pada wartawan.
Dikatakan Dadang, Pemerintah Kabupaten Garut, seharusnya lebih bijak dan arif terhadap bencana wabah Covid-19 ini. Yang mana banyak masyarakat atau hampir seluruhnya merasakan sulitnya mencari nafkah karena adanya Covid-19.
Baca Juga: Curi Puluhan Triliun, PBB Peringatkan Korea Utara Berhasil Membuat Rudal Balistik Berkekuatan Nuklir
"Ekonomi lumpuh, banyak masyarakat yang sulit. Sangat pantas kalau anggaran perubahan ini fokus pada penanganan dan penguatan ekonomi," tegasnya.
Pembelian mobil dinas, kata Dadang, sangat tidak diperlukan apalagi kondisi mobil yang ada saat ini kondisinya masih layak pakai. "Baru juga beberapa tahun, masih layak kok. Jangan aneh-aneh lah, seharusnya kita memberikan contoh yang baik pada rakyat," katanya.
Sementara Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Garut menolak keras terkait rencana pembelian mobil mewah untuk unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.
Baca Juga: Langkanya Pupuk Bersubsidi Sulit Didapat, Petani di Kabupaten Bandung Mulai Kelabakan
“Kita jelas menolak karena rencana pembelian mobil untu empat pimpinan dewan ini sangat tidak berempati di tengah pandemi covid-19, dimana justru banyak warga yang sangat membutuhkan,” kata Yudha.
Menurutnya berdasarkan informasi dari SKPD terkait, besaran anggaran yang disiapkan hingga Rp2 miliar itu lebih baik digunakan untuk program-program yang memiliki keberpihakan kepada rakyat.
Terlebih saat ini sangat banyak warga yang serba sulit seperti sulitnya menjalankan usaha, jualan, daya beli masyarakat menurun dan aspek lainnya.
Baca Juga: Liga Ditunda, Persib Liburkan Pemain dan Rancang Program dari Awal
Tidak hanya itu, pembelian mobil untuk pimpinan dewan juga belum lama dilakukan, yakni tahun 2017 yang mana kendaraaan tersebut masih bagus dan bisa dipakai. Sehingga rencana pembelian mobil itu kata Yudha bisa diabaikan terlebih dahulu.
Yudha menuturkan, saat ini banyak masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Apalagi saat PDIP melakukan kegiatan di lapangan, banyak menemukan masyarakat yang ekonominya kritis ada pula banyak rumahnya yang hampir ambruk.
“Saya lebih sakit kalau memang rencana pembelian mobil baru direalisasikan. Tunjukan empati saat kondisi pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.***