GALAMEDIA - Alasan Ferdinand Hutahaean keluar dari Partai Demokrat karena berencana membantu pemerintah dari luar, dinilai aneh. Sebab, membantu pemerintah umumnya dari dalam kabinet.
"Soal membantu pemerintah dari luar itu hal yang aneh. Karena membantu pemerintah ya dari dalam," ujar Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Senin, 12 Oktober 2020.
Dia menilai, Ferdinand hanya sedang mencari perhatian pemerintah. "Itu kan lagi cari perhatian agar bisa masuk pemerintahan," ungkapnya.
Baca Juga: Ini Alasan Gugatan Habib Bahar kepada Bapas Bogor Dikabulkan Hakim PTUN Bandung
"Mungkin sambil menunggu waktu senggang siapa tahu dapat tawaran masuk pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Ujang juga menilai, Ferdinand punya hak untuk pindah ke partai manapun. "Itu hak politiknya," imbuhnya.
Seperti diketahui, Ferdinand Hutahaean resmi mengundurkan diri dari partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yakni Partai Demokrat dan sekarang dia memihak pemerintahan Joko Widodo.
Baca Juga: Fadli Zon Bikin Geger, Disebut Mulai 'Menggigit' Prabowo Lewat Ucapan Jangan Jadi Tangan Besi
Ia menjelaskan alasan dirinya meninggalkan Demokrat karena berbeda prinsip dan keyakinan politik. Puncaknya terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja.
Bahkan, di tengah keputusan tersebut, Ferdinand tak luput dari tuduhan miring dari kalangan yang disebutnya "kaum kadal."
Ia mengatakan, kepada mereka yang memberi cap penjilat, "jadi kepada kaum kadal-kadal yang coba merusak integritas saya dengan kata penjilat, anda salah. Salah orang dan salah waktu. Kalau mau menjilat, mestinya saat salam komando ini saya menjilat Jokowi biar jadi pejabat." katanya kemarin.
Baca Juga: Ayu Ting Ting Dekat Dengan Duda Anak Satu, Ini Respon Umi Kalsum
Ia mengaku keberpihakannya kepada pemerintah merupakan keberpihakan kepada negara.
"Sekarang saya mendukung pemerintah bukan mendukung Jokowi sebagai pribadi. Pemimpin akan datang dan pergi tetapi negara tak akan pergi. Dan saya selalu berpolitik untuk bangsa," tegasnya.***
Sumber: Warta Ekonomi