GALAMEDIA - Letak geografis wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki luas sekitar 176.238,67 hektare dengan 31 kecamatan dan 270 desa, kerap menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satunya pelayanan publik.
Karena ada sejumlah kecamatan yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, sering kali muncul keluhan dari masyarakat yang kesulitan untuk mengurus dalam hal ini administrasi kependudukan (Adminduk).
Calon Bupati Bandung nomor urut 1, Kurnia Agustina mengaku, berdasarkan hasil turun langsung ke lapangan, dirinya banyak mendapat berbagai keluhan dari masyarakat agar pelayanan publik bisa ditingkatkan.
Dia menyontohkan dengan wilayah yang luas, menjadikan informasi dari pemerintah daerah lambat diterima oleh masyarakat.
Baca Juga: Pendaftaran BLT UMKM Tahap 2 Dibuka Mulai Hari Ini, Klik https://linktr.ee/BPUMtahap2
"Banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah supaya ke depannya bisa ditingkatkan. Terutama sistem informasi. Dari hasil turun ke lapangan, ternyata banyak informasi yang tidak sampai ke tingkat RW dan RT," ujar Kurnia Agustina di Soreang, Senin 16 November 2020.
Wilayah yang terlampau luas diakui perempuan yang akrab disapa Teh Nia ini, memiliki risiko timbulnya masalah. Kecamatan Cimenyan misalnya yang harus melintasi Kota Bandung untuk mengurus keperluan di Soreang.
Sistem informasi yang menjadi kendala membuat tidak sedikit masyarakat belum mengetahui, bahwa selama ini ada layanan terpadu. Layanan terpadu ini akan ditingkatkan menjadi 34 jenis layanan apabila pasangan calon NU Pasti Sabilulungan terpilih memimpin Kabupaten Bandung lima tahun ke depan.
"Armada pelayanan terpadu akan diperbanyak untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Solusi Makan, Belanja, dan Transportasi dari Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini
Dengan demikian, masyarakat yang berada jauh di pelosok tidak harus ke Soreang hanya untuk mengurus layanan, seperti Adminduk.
Teh Nia juga menyadari banyak masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mengurus Adminduk karena terbentur masalah pekerjaan. Sehingga pihaknya telah merancang terobosan pelayanan masyarakat yang bisa diakses dari manapun dan kapanpun.
"Misalnya untuk mengurus administrasi kependudukan seperti KTP dan KK akan bisa langsung melalui aplikasi WhastApp. Atau melalui aplikasi khusus, sehingga layanan masyarakat kedepan harus berada di dalam genggaman," paparnya.
Aplikasi memang diperuntukan bagi masyarakat yang menguasai teknologi, namun diakuinya di Kabupaten Bandung masih ada kendala dalam penguasaan gawai atau terkendala jaringan.
Baca Juga: Mahfud MD Ancam Copot Pejabat Keamanan yang Tak Sanggup Bubarkan Kerumuman Massa
"Untuk masalah jaringan, interkoneksi wilayah dengan fiber optik akan terus dilakukan. Bagi yang masih belum menguasai teknologi tetap akan didampingi, juga dilayani dengan sistem pelayanan terpadu dengan armada mobile," tutupnya.***