Network
GALAMEDIA - Tugas mengelola laut di Indonesia bukanlah perkara mudah, apalagi dengan luasnya yang mencapai dua pertiga daratan. Sehingga mengurus dunia kelautan, bukan hanya persoalan lobster atau benihnya saja.
Lebih jauh, selain sebagai sumber untuk membangun kekuatan ekonomi nasional, laut juga bisa menjadi sumber ketahanan energi sekaligus sebagai sumber ketahanan pangan nasional.
Bahkan secara geopoilitik, laut juga merupakan modal strategis dalam membangunan kekuatan pertahanan nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Internasional.
Oleh karena itu, untuk mengelola berbagai potensi strategis itu, diperlukan sosok yang tepat. Terutama yang mampu membuat berbagai terobosan yang bisa mempercepat terbentuknysa sistem pengelolan kelautan nasional, sehingga semua potensi strategisnya bisa segera dimanfaatkan.
Ditambah dengan terungkapnya kasus korupsi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) disertai penangkapan Menteri KKP dan sejumlah pihak lainnya oleh KPK, semakin membuktikan bahwa dibutuhkan figur yang kuat dan tepat dalam pengelolan sistem kelautan nasional.
Baca Juga: Iwan Fals Sebarkan Kabar Buruk: Bagaimana Nasib Kita?
Director Centre for Political Analysis Strategic Indonesia, Nana Rukmana mengatakan bahwa laut Indonesia merupakan sumber kekuatan strategis, baik secara ekonomi, sosial, politik maupun pertahanan nasional. Termasuk bisa menjadi modal kuat dalam memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Internasional.
"Maka yang sangat mengecewakan dan memalukan adalah baru sebatas urusan benih lobster saja sudah membutakan orang untuk korupsi mengeruk keuntungan pribadi. Padahal potensi laut kita sangat berlimpah dan luar biasa," ungkapnya di Kawasan Jalan Samsudin, Kota Bandung, Kamis 3 Desember 2020.
Menurutnya dengan kejadian tersebut, maka dibutuhkan figur menteri yang memiliki integritas dalam mengurus laut Indonesia. Karena dikhawatirkan potensi laut akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Sejumlah Pemuda di Kota Bekasi Kembali Gelar Demo Penolakan Habib Rizieq
Dikatakannya figur yang tepat untuk menjadi Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo yang mengundurkan diri setelah ditangkap KPK, adalah figur yang punya kecakapan multi dimensi, yang mampu menangani dengan tepat berbagai potensi kelautan nasional.
"Karena urusan laut itu memliki berbagai dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi saja, tapi juga perlu pendekatan dimensi lainnya seperti pendekatan budaya, sosial, politik dan ketahanan nasional. Selain itu, pendekatan kesejarahan juga penting untuk diperhatikan," tuturnya.
Disinggung nama Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, lanjutnya, nama tersebut dinilai tepat dan layak untuk dipertimbangkan menjadi Menteri KKP. Terlebih, memiliki semua kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi Menteri KKP.
Nana menuturkan selain memiliki dukungan politik yang kuat dan menguasai aspek ekonomi, juga sangat mengerti aspek budaya, memahami aspek kesejarahan dan selalu memiliki terobosan-terobosan luar biasa.
Baca Juga: Rayakan Hari Kopi Favorit di Kemeriahan 12.12 ShopeePay
"Dedi Mulyadi memiliki pengetahuan tentang alam, baik daratan maupun lautan yang jarang dimiliki khayalak umum. Pengetahuan tersebut tentunya yang berhubungan dengan sejarah panjang kelautan di Indonesia," ucapnya.
Ia menjelaskan berbagai persoalan yang harus diperhatikan diantaranya adalah pengembangan ekonomi kelautan yang hingga sekarang belum optimal. Termasuk di dalamnya juga mengenai pasar ikan domestik dan Internasonal yang bisa dioptimalkan untuk menopang kehidupan masyarakat.
"Laut di Indonesia penuh dengan sumber daya alam yang menjanjikan. Selain lobster kualitas terbaik, Indonesia pun memiliki sumber ikan kelas dunia lainnya yaitu tuna. Bahkan jika memiliki akses yang baik, tuna kita bisa diekspor ke Jepang dengan harga ratusan juta rupiah, mungkin juga miliaran," jelasnya.
Secara umum, dari segi pertahanan dan keamanan pun Dedi Mulyadi memiliki keunggulan. Hal ini di antaranya adalah kemampuanya menjalin hubungan strategis dengan sejumlah tokoh penting perwira tinggi TNI dan Polri. Keunggulan lainnya adalah Dedi mampu mengoptimalkan kakuatan birokrasi hingga bisa bekeja secara efektif.
"Pengalamannya memimpin birokrasi sudah amat teruji. Selama 15 tahun, Dedi pernah menjadi Wakil Bupati dan Bupati Purwakarta duu periode. Jadi birokrasi ribet kementrian bisa dipangkas sedemikian rupa sehingga akses masyarakat ke kementrian bisa dipermudah," jelasnya.
Termasuk juga penyerapan anggaran, seperti diketahui penyerapan anggaran yang baik justru akan menghindarkan dari tindakan korupsi.
Baca Juga: Rumah Ibunda Mahfud MD Digeruduk Massa, Hendropriyono Keluarkan Peringatan: Itu Berbahaya!
"Sewaktu di Purwakarta penyerapan anggaran atas bimbingan Dedi Mulyadi selalu di atas 90 persen," katanya.
Dalam kesempatan tesebut, Ia juga menuturkan bahwa Dedi Mulyadi juga merupakan tokoh nasional putera Jawa Barat yang sangat diterima oleh banyak kalangan dari berbagai latar belakang secara Nasional.
Serta sangat menguasai visi misi Presiden Joko Widodo, karena selain dikenal memiliki hubungan dekat, Dedi juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Jawa Barat untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Banyak yang tidak mengetahui jika Dedi punya hubungan dekat dengan Jokowi sejak lama. Itu bisa menjelaskan jika Dedi sangat bisa memahami dan menterjemahkan visi-misi Presiden Jokowi. Dedi juga salah satu Ketua TPN saat pilpres lalu. Artinya kalau ada istilah sosok yang berkeringat, Dedi merupakan salah satu yang paling berkeringat memenangakan Jokowi-Ma’ruf," terangnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga sebenarnya punya kedekatan khusus ke Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin. Selain dikenal sebagai salah satu santri kebanggaannya, Dedi juga selalu diajak khusus oleh KH Ma’ruf Amin saat mengunjungi makam Baing Yusuf Purwakarta yang merupakan guru dari leluhur Ma'ruf, Syaikh Nawawi Al Bantani.
Baca Juga: Tuntut Keadilan, Salah Label Penyubur Rambut Jadi Obat Lambung Puluhan Anak Tak Berhenti Berbulu
Menurut Nana, kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Indonesia tidak lepas dari peran Dedi Mulyadi. Mengingta Jawa Barat yang sebelumnya diduga 70-80 persen suaranya adalah untuk pasangan Prabowo-Sandi, ternyata diluar dugaan, pasangan Prabowo-Sandi hanya memiliki suara 55 persen.
"Suara di Jabar sangat berpengaruh bagi kemenangan Jokowi-Ma'ruf secara Nasional. Apalagi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yang sebenarnya jika di Jabar, Jokowi-Ma'ruf kalah telak, maka Prabowo-Sandi lah yang menang. Kebetulan saat itu Dedi adalah Ketua Tim Pemenangannya,"paparnya.
Meski posisi Menteri KKP secara politik disebut sebagai “jatah” Partai Gerindra, Nana sangat meyakini kalau Dedi Mulyadi bisa diterima dengan baik oleh partai tersebut lantaran Dedi memang dikenal memiliki hubungan istimewa dengan Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo.
"Kedekatan mereka itu sudah terjalin sejak lama. Tidak sulit bagi Dedi Mulyadi, untuk berkoordinasi dengan Partai Gerindra. Apalagi kini Partai Gerindra juga sudah bergabung dengan pemerintah," tambahnya.***
