Network
GALAMEDIA - Tim independen untuk mengusut kasus penembakan enam laskar FPI saat terlibat bentrok dengan polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Senin 7 Desember 2020 lalu dianggap tidak diperlukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Sebab tim internal kepolisian juga kini tengah memeriksa kepada anggotayang bertugas ketika itu.
"Kompolnas melihat tidak diperlukan tim independen. Yang harus dilakukan, saat ini sedang dalam proses," ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Rabu 9 Desember 2020.
Baca Juga: Keponakan Mantan Presiden Ini Klaim Menang Telak di Pilkada Pacitan
Menurutnya, tim internal Polri juga tengah melakukan pemeriksaan kepada anggota yang bertugas ketika terlibat bentrok dengan FPI.
Investigasi tersebut akan memutuskan apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan anggota Polri atau tidak.
"Propam juga melakukan pemeriksaan kepada anggota untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan terhadap pengawal MRS sudah sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Prinsip HAM Dalam Pelaksanaan Tugas Polri," jelasnya seperti dilansirkan PMJNews.
Baca Juga: Soal Luka Lebam pada Jenazah Laskar FPI, Ini Kata Kepala Instalasi Forensik RS Polri Kramatjati
Saat ini, Poengky masih menunggu hasil investigasi internal dari Propam Polri.
Sementara itu, sejumlah unsur dari organisasi masyarakat mendesak pengusutan secara tuntas kasus meninggalnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) setelah terjadi insiden dengan Kepolisian.
Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Jakarta, Rabu 9 Desember 2020 mendesak agar dibentuk tim independen pencari fakta untuk mengusut insiden tersebut secara tuntas, terbuka dan transparan.
"Tim melibatkan Komnas Hak Asasi Manusia, Ikatan Dokter Indonesia, lembaga-lembaga independen dan tokoh-tokoh kredibel pegiat kemanusiaan," katanya seperti dilansirkan Antara.
Baca Juga: Anggota KPPS yang Terjangkit Covid-19, Masih Ditemukan Hadir di 1.172 TPS Pilkada
Secara terpisah, Sekretaris Umun Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengapresiasi langkah FPI yang meminta Komnas HAM mengusut tuntas dugaan pelanggaran hak asasi manusia atas meninggalnya enam anggota Front Pembela Islam.
Mu'ti meminta kepolisian terbuka dan merespons secara positif sehingga menjawab berbagai spekulasi masyarakat terhadap insiden tersebut.
Sementara itu, secara terpisah Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ismed Hasan Putro mendorong setiap pihak mengedepankan dan menghargai proses hukum secara konsisten, termasuk dari unsur polisi.
Baca Juga: Ini Delapan Handphone Entry Level Keluaran 2020, Ada yang Harga Rp1 Juta
"Meminta pimpinan Polri untuk bersikap jujur dan memberi informasi sebenar-benarnya terkait peristiwa kelabu itu," katanya.
Ismed juga meminta insiden FPI-Polri itu dapat diusut tuntas oleh tim investigasi yang independen.***
