Network
GALAMEDIA - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan penangkapan Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Polda Metro Jaya terkesan dipaksakan.
“Kalau ini dipanggil karena soal kesehatan Covid, kan itu bukan undang-undang kriminal kan? yang dalam pengertian harus ditangkap, diborgol, semacam dipaksa, diancam sehingga mesti ada dua pejabat tinggi Polri dan Kapolda mesti mengucapkan dengan sangat keras?,” kata Rocky Gerung saat berbincang-bicang dengan Hersubeno Arief pada tayangan video YouTube pada kanal Rocky Gerung Official, Ahad 13 Desember 2020.
“Ini yang disebut sebagai kultur hukum. Itu tidak dipahami oleh penegak hukum, yaitu kultur untuk mengakrabkan tersangka dengan penegak hukum supaya dapat semacam ya wisdom (kebijaksanaan) dalam kegiatan ini,” katanya.
Baca Juga: BNPB Ungkap Wilayah Indonesia Dilanda 2.676 Bencana Alam Hingga 10 Desember 2020
Menurut Rocky, lain halnya jika HRS ditangkap terkait kasus narkoba, menyimpan senjata, berupaya membunuh orang atau berupaya melawan aparat.
“Jadi prosedur hukum itu itu seolah dipaksakan untuk menangkap Habib Rizieq. Jadi di publik, udah terbentuk poin: Apapun yang akan dilakukan Habib Rizieq, dia akan diintai oleh hukum positif. Itulah buruknya citra itu,” tegas Rocky.
Ia berharap, HRS diundang polisi untuk berdamai. Bahkan polisi bisa meminta tolong kepada imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu menjadi influencer untuk persoalan Covid-19.
Baca Juga: Israel Dikabarkan Rayu Indonesia Buka Jalur Diplomasi, Arab Saudi Ikut Disebut-sebut
“Habib Rizieq meminta supaya rakyat tidak berbondong-bondong, mestinya itu jadi poin untuk bercakap-cakap dengan Habib Rizieq sehingga oke polisi bisa terbantu dalam upaya penegakan disiplin Covid. Itu lebih bermutu daripada mengancam 6 tahun,” katanya.
Bahkan, kata pria kelahiran Manado itu, ancaman 6 tahun terhadap HRS malah lebih besar daripada Djoko Tjandra yang hanya dituntut 2 tahun.
“Jadi orang lihat kontrasnya, apakah Habib Rizieq sekelas Djoko Tjandra? Publik akan menganggap ada yang tidak adil dalam penegakan hukum."
Baca Juga: Dukung Polisi Soal Penembakan 6 Laksar FPI, Presiden Jokowi: Aparat Hukum Tak Boleh Mundur
"Memang betul hukum harus ditegakkan, tapi juga prinsip penegakan hukum harus diawasi dengan prinsip moral publik yang menganggap ada ketidakadilan,” tegas dia.***
