Kaleidoskop 2020 : Belajar dari Kegagapan Mengadapi Pandemi Covid-19

- 31 Desember 2020, 13:14 WIB
ANGGOTA DPR Muhammad Farhan. (ANTARA)
ANGGOTA DPR Muhammad Farhan. (ANTARA) /

Baca Juga: Penghujung Tahun, Gubernur dan DPRD Jabar Bahas Raperda Perkebunan

"Kenyataannya Pemerintah Indonesia pun memilih motivasi ekonomi dalam penanganan pandemi sehingga tidak memilih opsi lockdown. Termasuk tidak menutup perbatasan Negara dari mobilitas internasional di awal pandemi hingga akhirnya di bulan Desember perbatasan pun ditutup," paparnya.

"Presiden Jokowi mengambil risiko menunggu sampai adanya penanganan lewat vaksin dan herd immunity (kekebalan kelompok) yang tidak akan membuat ekonomi kolaps," sambung pria berkacamata ini.

Lantas, bagaimana hasilnya? Mantan presenter ini berpendapat, cara tersebut dihadapkan dengan kesulitan berkepanjangan. Bahkan, upaya penanganan jaminan sosial bagi warga terdampak pandemi diwarnai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam kasus korupsi program bantuan sosial penanganan Covid-19.

"Kenyataannya, kebijakan menanti vaksin tanpa pengetatan mobilitas dan penutupan wilayah (lockdown) membuat kita sulit bangkit dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang negatif," ujarnya.

"Kita bersyukur pemerintah level pusat sampai daerah sangat baik melakukan penanganan jaminan sosial, baik untuk faskes maupun kebutuhan sosial lain. Bahkan KPK dengan sigap menangkap Mensos (Juliari) ketika melakukan korupsi Bansos. Ini layak diapresiasi," lanjut Farhan.

Baca Juga: Mau Begadang Saat Malam Pergantian Tahun? Coba Anda Pertimbangan Hal Ini

Lebih lanjut Farhan menilai, keputusan pemerintah menutup akses Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 merupakan langkah yang telat.

"Pernyataan tegas Menlu menutup Perbatasan Negara walau terlambat, layak diacungi jempol. Kebijakan yang semestinya dicanangkan sejak awal pandemi ini setidaknya mulai membangun kepercayaan masyarakat yang sempat bingung dengan pernyataan para menteri yang gagal menerjemahkan kebijakan Presiden," jelasnya.

Demikian juga dengan pernyataan Menkes baru yaitu Budi Gunadi Sadikin yang dinilai memberikan penjelasan transparan tentang vaksinasi yang merupakan master plan Pemerintah dalam penanganan Pandemik Covid-19.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x