Network
Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh pemerintah daerah terkait Kejadian Ikutan Paca Imunisasi (KIPI) / Vaccine Safety. Terkait ini belum adanya aturan yang menjelaskan tentang pembiayaan KIPI, apakah dibebankan pada pemerintah daerah ataukah oleh pemerintah pusat, sehingga hal tersebut membuat gamang pemerintah daerah.
Namun demikian, kata Dan Ombudsman RI juga mengapresiasi langkah-langkah
pemerintah daerah dalam hal menanggulangi serta mengatasi hambatan dan
permasalahan yang ditemui.
Baca Juga: Catat! Ini Makna Suntikan Kedua Vaksin Covid-19, Kalau Dilewatkan Anda Tidak akan Terlindungi
Antara lain koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik Kemenkes RI dan BPJS terkait Data dan Aplikasi, pembuatan aturan dan SOP penyelengaraan di daerah.
"Kemudian, penyedian sarana-prasarana, pelatihan SDM serta penyediaan anggaran baik untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta manajemen KIPI," jelas Dan.
Ia menambahkan, hal menjadi perhatian penting bagi Ombudsman adalah
penyiapan pengelolaan pengaduan baik ditingkat fasilitas kesehatan pelaksana vaksinasi maupun berjenjang sampai ke tingkat pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hingga Provinsi.
Pihaknya berharap program vaksinasi Covid 19 di Indonesia dapat berjalan lancar dan sukses serta segala hambatan dan permasalahan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.
Terkait diskusi Dan berharap dapat memperoleh informasi awal dari para stakeholder sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. ***
