Ombudsman Jabar Temui Sejumlah Kendala dan Permasalahn Vaksinasi Covid-19, Progres Vaksinasi Tahap I Hanya 25%

GALAMEDIA - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan diskusi terfokus mengenai pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Provinsi Jawa Barat melalui zoom meeting bersama pihak-pihak yang menyelenggarakan vaksinasi Covid19, pada Selasa 26 Januari 2021 lalu

Ini dilakukan karena Ombudsman menilai masih banyak masalah dan hambatan serta permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan program vaksin Covid-19 di Jawa Barat.

Hambatan yang paling krusial adalah permasalahan data base penerima vaksin, khususnya para tenaga kesehatan. Serta aplikasi PCare, dimana banyak tenaga kesehatan yang telah melakukan registrasi melalui SISDMK namun nama nya belum terdaftar atau terintegrasi.

Baca Juga: Ketahui, Ini 8 Fakta Tentang Vaksin Sinovac yang Dapat Memicu Sistem Imun dan Miliki Efek Samping Ringan

Sehingga tenaga kesehatan tersebut tidak dapat divaksin meskipun vakasinnya tersedia., tapi namanya tidak ada pada sistem aplikasi Pcare tersebut

"Di samping itu ada juga permasalahan teknis, sarana prasarana, dan SDM yang tersedia," kata Ketua Ombudsman Perwakilan Jabar, Dan Satriana dalam keterangan pers, Kamis, 28 Januari 2021.

Ia merinci, hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah masih banyaknya data nakes yang belum di-input terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) swasta.

Lalu, data sasaran vaksin yang tidak merata pada masing-masing fasyankes, dan deadline waktu registrasi yang tidak jelas menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penghitungan target cakupan dan kebutuhan vaksin.

Baca Juga: Vaksinasi Kedua di Jabar Dimulai, Targetnya untuk 36,2 Juta Orang dan Waktunya Kurang dari Satu Tahun

Dikatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi tahap I termin I, capaian target vaksinasi hanya 25% disebabkan adanya calon penerima vaksin yang gagal di vaksin karena tidak lolos skrining yang menyebabkab tidak boleh di vaksin atau ditunda pelaksanaannya serta penerima vaksin tidak hadir.

Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh pemerintah daerah terkait Kejadian Ikutan Paca Imunisasi (KIPI) / Vaccine Safety. Terkait ini belum adanya aturan yang menjelaskan tentang pembiayaan KIPI, apakah dibebankan pada pemerintah daerah ataukah oleh pemerintah pusat, sehingga hal tersebut membuat gamang pemerintah daerah.

Namun demikian, kata Dan Ombudsman RI juga mengapresiasi langkah-langkah
pemerintah daerah dalam hal menanggulangi serta mengatasi hambatan dan
permasalahan yang ditemui.

Baca Juga: Catat! Ini Makna Suntikan Kedua Vaksin Covid-19, Kalau Dilewatkan Anda Tidak akan Terlindungi

Antara lain koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik Kemenkes RI dan BPJS terkait Data dan Aplikasi, pembuatan aturan dan SOP penyelengaraan di daerah.

"Kemudian, penyedian sarana-prasarana, pelatihan SDM serta penyediaan anggaran baik untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta manajemen KIPI," jelas Dan.

Ia menambahkan, hal menjadi perhatian penting bagi Ombudsman adalah
penyiapan pengelolaan pengaduan baik ditingkat fasilitas kesehatan pelaksana vaksinasi maupun berjenjang sampai ke tingkat pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Baca Juga: Begini Cara Pemulasaraan Jenazah yang Tidak Utuh Karena Kecelakaan, Musibah, Termasuk Karena Suatu Wabah

Pihaknya berharap program vaksinasi Covid 19 di Indonesia dapat berjalan lancar dan sukses serta segala hambatan dan permasalahan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

Terkait diskusi Dan berharap dapat memperoleh informasi awal dari para stakeholder sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. ***