Network
Menurut Ikbar, selain Markaz Syariah, ada sejumlah bangunan yang berdiri di lahan milik PTPN VIII tersebut. Piihak-pihak yang mendirikan bangunan itulah yang masuk dalam laporan ke Polda Jabar ini.
"Mayoritas bangunan yang berdiri di atas lahan PTPN, adalah bangunan vila, tempat usaha, atau perkebunan milik warga yang digarap tanpa izin," kata Ikbar.
Baca Juga: Sepenggal Kisah Perjuangan Mengharukan Seorang Okupasi Terapis saat Banjir Kalimantan Selatan
Sementara itu ditempat terpisah, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, sebanyak 27 laporan diterima Polda Jawa Barat dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, terkait dugaan penyerobotan lahan di Megamendung.
Setelah menerima laporan itu pihak penyidik akan mendalami terlebih dahulu soal kasus penyerobotan laham tersebut sebelum masuk ke tahap selanjutnya.
“Karena laporannya baru masuk kemarin, jadi kemungkinan hari ini sudah sampai di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Dari situ akan kami gelar. Nah nanti dari hasil gelar itu, akan ada pertimbangan layak tidaknya kasus ini untuk diselediki. Penyidik kemudian akan bekerja sesuai laporan polisi,” ujar Erdi.
Baca Juga: Gara-gara Makanan Pedas, Plt Wali Kota Cimahi Gagal Jalani Vaksinasi Covid-19
LP ini merupakan kelanjutan dari pelaporan PTPN sebelumnya terhadap Habib Rizieq Shihab terkait Markaz Syariah. LP ini diajukan oleh tim kuasa hukum dari PTPN VIII pada Rabu 28 Januari 2021 kemarin.
Menurut Erdi dari 29 laporan, Polda Jabar menerima 27 laporan, sementara 2 laporan lagi masuk ke Mabes Polri. Terkait laporan di Mabes Polri, PTPN melaporkan Habib Rizieq Shihab yang mendirikan pesantren Markaz Syariah.
“Sebanyak 27 laporan polisi ditambah dua laporan polisi yang sudah dilaporkan di Bareskrim. Jadi 27 laporan polisi di Polda Jabar terkait penyalahgunaan untuk domisili dan sebagainya itu sudah dilakukan,” ungkap Erdi.
