Network
GALAMEDIA - Rencana kudeta kepada dirinya kembali dibuka Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rabu, 17 Februari 2021.
Putra sulung Presiden Keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyatakan hingga saat ini upaya kudeta itu masih ada.
"Saya terus memantau dan menerima laporan dari para kader tentang Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara ilegal dan inkonstitusional; yang masih saja berupaya untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan hingga saat ini," ujar AHY melalui keterangan tertulisnya, Rabu 17 Februari 2021.
AHY menyatakan, upaya kudeta itu menggunakan pola kuno. Disebutkan, salah satu upaya kudeta itu dilakukan dengan mempengaruhi pemilik suara.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Diserang Netizen Gara-gara Unggah Berita Utang Negara, Ferdinand Hutahaean Belum Makan Ikan?
"Polanya kuno. Pertama, berupaya untuk mempengaruhi para pemilik suara. Tidak berhasil, mereka mencoba mempengaruhi pengurus DPD dan DPC. Tidak berhasil, mereka mencoba mempengaruhi mantan pengurus yang kecewa, dan mengklaim bahwa itu merepresentasikan pemilik suara."
"Kedua, berupaya mencoba mempengaruhi kita semua dengan mengklaim telah berhasil mengumpulkan suara sekian puluh bahkan sekian ratus suara; padahal itu hoax dan tipuan belaka," lanjutnya.
Disebutkasn, pola berikutnya yakni dengan rencana menggelar kongres luar biasa (KLB).
Baca Juga: Heboh Pengangkatan CPNS Lewat Jalur Khusus, Begini Penjelasan Kemenpan RB
Ia mengatakan, KLB dilakukan oleh adanya faktor eksternal yang ingin maju sebagai calon presiden (capres) 2024 dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PD.
"Kemudian, mereka juga menggunakan alasan KLB karena faktor internal, padahal persoalannya adalah eksternal, yakni kelompok ini sangat menginginkan seseorang sebagai capres 2024 dengan jalan menjadi Ketua Umum PD melalui KLB," katanya.
"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu."
Baca Juga: Dorong SKB 3 Menteri Dicabut, Din Syamsuddin: Tak Relevan, Tak Urgen, Tak Signifikan
"Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik. Tapi kelompok ini berusaha memecah belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," sambungnya.
AHY menganggap wajar partainya mengalami masalah. Namun, dia memastikan masalah tersebut dapat ditangani.
"Selanjutnya, sebagai bentuk kewaspadaan kita, para pelaku GPK-PD telah membaca AD ART yang telah kita sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kemenkumham serta didaftarkan dalam Lembaran Negara, bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP)."
"Kini, mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka; itu tidak benar. Hoax dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kita semua, para pemilik suara yang sah," ujarnya.
Baca Juga: Partai Demokrat Tegur Sekjen PDI Perjuangan, 'Jangan Bentur-benturkan Ibu Mega dan Pak SBY'
AHY kemudian mengajak seluruh kader PD untuk tidak berkhianat. Menurutnya, cap sebagai pengkhianat dapat menodai kepercayaan.
"Saya mengajak semua, jangan nodai partai yang kita cintai ini dengan para pengkhianat. Dalam bentuk apapun, pengkhianat tidak bisa diterima kehadirannya di tengah organisasi manapun. Sekali dicap pengkhianat, sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu, seumur hidup kita," katanya.
Seperti diketahui, setidaknya ada tiga nama yang diduga terlibat isu kudeta Demokrat. Satu dari internal PD yang tak lain adalah Jhoni Allen Marbun, satu kader PD yang terjerat kasus korupsi, yaitu M Nazaruddin, dan satu pihak eksternal, yakni Moeldoko.
Terkait isu keterlibatan kudeta Demokrat, Moeldoko telah membantah. Namun Moeldoko mengakui memang pernah bertemu dengan kader-kader Partai Demokrat.***
