Network
GALAMEDIA - Isu revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkannya, Senin, 15 Februari 2021.
Hal itu dilontarkannya tak lama setelah Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah.
Permintaan kritik dari Jokowi memang ditanggapi dingin.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik balik Jokowi. Begitu pula Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun, atas hal tersebut Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengucapkan terima kasih untuk Jusuf Kalla dan SBY.
Baca Juga: Pangandaran Kembali Diguncang Gempa Bumi
“Presiden sudah bilang, kalau UU ITE tidak memberi rasa keadilan, presiden minta DPR untuk merevisi. Tahun 2016, revisi pertama juga datang dari pak Jokowi,” kata Fadjroel pada acara Mata Najwa, Rabu malam. 16 Februari 2021.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati memandang revisi UU ITE merupakan langkah baik.
Namun, ia menyatakan, pengekang kebebasan berpendapat tidak cuma UU ITE.
“(Selain itu) kenapa larinya ke UU ITE saja? Padahal masalahnya (terkait kritik kepada pemerintah dan kebebasan berpendapat) banyak sekali,” ujar Asfinawati.
Menurut Ketua YLBHI Asfinawati, banyak kasus lain seperti Faisal itu. Padahal, dalam perspektif HAM, kritik dibebaskan selagi tidak melakukan siar kebencian terkait ras, etnis, kebangsaan.
Baca Juga: Twitter Kenalkan Fitur Baru Ini ke Publik, Ini Cara Menggunakannya
Tak lama setelah isu revisi UU ITE bergulir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mewacanakan pembentukan virtual police.
Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, hal tersebut berpotensi membuat masalah baru.
“Yang penting niatnya. Tapi ini berpotensi akan menimbulkan problem baru,” kata Refly.
Keberadaan pasal-pasal karet dalam UU ITE telah lama disorot karena dianggap membungkam kritik.***
