Network
GALAMEDIA - Pernyataan Staf Ahli Kemenkominfo, Henry Subiakto karena membandingkan UU ITE dengan kitab suci yang kerap ditafsirkan berbagai macam mendapat protes dari sejumlah pihak.
Salah satunya dari mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu.
"Pembuat kitab suci adalah Tuhan dan hakimnya adalah Tuhan. Apakah pembuat UU ITE anggap dirinya setara dengan Tuhan?" kata Said Didu di akun Twitternya, Minggu 21 Februari 2021.
Baca Juga: Kirimi Anies Baswedan Surat, Bima Arya Ungkap Penyebab Banjir Jakarta
Namun pernyataan Said Didu ini pun dikomentari Advokat yang juga dikenal sebagai CEO of Indonesian Cyber, Muannas Alaidid.
Dalam cuitannya di twitter pribadinya, Minggu 21 Februari 2021, Muannas mengatakan UU ITE boleh direvisi.
"Jd begini pak @msaid_didu boleh aja di revisi, tapi kalo alasannya ada muatan pasal karet itu mengada-ada, KUHP jg ada delik hinaan & sara, semua yg disoal itu sdh pernah diuji MK & ditolak," katanya.
Baca Juga: Giring Ganesha Kritik Gubernur Anies Baswedan Soal Banjir: Jangan Hanya Melempar Kesalahan
Tidak itu saja, Muannas juga menyebut yang berhak menafsirkan pasal dalam UU tersebut adalah MK.
"bhw yg berhak mentafsirkan Pasal dlm UU itu ad MK bkn anda atau siapapun melainkan MK," ujarnya.
Jd begini pak @msaid_didu boleh aja di revisi, tapi kalo alasannya ada muatan pasal karet itu mengada-ada, KUHP jg ada delik hinaan & sara, semua yg disoal itu sdh pernah diuji MK & ditolak, bhw yg berhak mentafsirkan Pasal dlm UU itu ad MK bkn anda atau siapapun melainkan MK. https://t.co/6MS2e9SkHk— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) February 21, 2021
Seperti diketahui, dalam sebuah diskusi bertajuk 'UU ITE Bukan revisi Basa-basi' yang digelar Sabtu 20 Februari 2021, Prof Henry menilai UU tersebut tak perlu direvisi bila karena alasan implementasi.
Baca Juga: Kekayaan 45 Triliun Tak Ada Artinya, Remuk Redam Dicampakkan Kim Kardashian Kanye West Menghilang
Ia pun membandingkan UU ITE dengan kitab suci yang juga ditafsirkan bermacam-macam.
"Tidak berarti kalau ada kasus buruk dengan interpretasi yang salah, UU itu harus diubah. Coba Anda lihat kitab suci pun sering ditafsir masing-masing dan salah, tapi kan tidak langsung mau diubah," jelas Henry.***
