Network
GALAMEDIA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diselenggarakan di Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai hal itu dapat menimbulkan dualisme kepengurusan yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.
Baca Juga: Selain Jabar dan Sulsel, DPD Demokrat Jatim Turut Menolak Hasil KLB Ilegal di Sumut
"Nanti akan ada pertarungan antara Demokrat versi AHY dan Demokrat versi Moeldoko. Jangan lupa, Moeldoko adalah part of the government dan AHY adalah part of the oposition," ujarnya.
"Sementara wasit-wasitnya berada di lingkaran pemerintahan," tambah dia dikutip Galamedia dari kanal YouTube Refly Harun, 5 Maret 2021.
"Intinya Moeldoko tidak menolak penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Maka sekarang terjadi kepengurusan ganda," ungkapnya.
Melihat kejadian tersebut, Refly menyebut jika kubu AHY menganggap KLB tersebut ilegal. Menurutnya, permasalahan tersebut akan diselesaikan di pengadilan.
Baca Juga: Soal Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB, AHY Memohon-mohon ke Presiden Jokowi
"Pasti kubu AHY akan bilang jika KLB itu ilegal. Namun, masalah tersebut akan diselesaikan pengadilan," ujarnya.
"Sebelum ke pengadilan, terlebih dahulu ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kubu Moeldoko akan menyusun kepengurusan dan mendaftar ke Kemenkumham. Lalu ada protes dari kubu AHY," lanjutnya.
"Karena masih ada dua versi, Kemenkumham belum bisa mengesahkan kepengurusan Demokrat versi Moeldoko dan jangan-jangan kemungkinan membekukan kepengurusan versi AHY. Jadi, dua-duanya tidak bisa mengatasnamakan Demokrat," ungkapnya.
Refly juga menilai permasalahan tersebut akan menjalar hingga ke gedung DPR karena Partai Demokrat sendiri hubungan yang kuat dengan DPR melalui fraksinya.
Baca Juga: Kades di Sumatra Selatan Didakwa Judi Togel Pakai Dana Bansos Covid-19 dan Terancam Hukuman Mati
Menurutnya, DPR akan terpecah menjadi dua kubu yakni kubu yang pro kepada AHY dan kubu yang pro kepada Moeldoko.
"Karena Demokrat punya tangan di DPR, kemungkinan DPR akan terpecah menjadi dua yaitu yang pro AHY dan yang pro Moeldoko. Ini membikin kacau struktur di fraksinya," pungkasnya.
KLB Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021, akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.
Baca Juga: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Ucapkan Terima Kasih, Said Didu: Izinkan Saya Ketawa
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
Salah satu dari tiga pertanyaan tersebut adalah perihal keseriusan para peserta KLB terkait dukungan mereka kepada Moeldoko.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moeldoko pun akhirnya menerima jabatan tersebut.***
