Network
GALAMEDIA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung pada Jumat, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
KLB Partai Demokrat tersebut digelar oleh beberapa kader yang telah dipecat pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), karena isu kudeta yang akan menjatuhkan kepemimpinannya saat ini.
Hasil KLB semakin menguatkan isu kudeta tersebut dengan terpilihnya Ketua Umum (Ketum) Moeldoko untuk menggantikan AHY.
Moeldoko merupakan Kepala Staf Presiden (KSP) era pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal Partai. Menanggapi hal tersebut, beberapa kader Demokrat pro-AHY tidak tinggal diam.
Salah satunya dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, yakni Jansen Sitindaon. Ia mengungkapkan bahwa pasca KLB ini, sekarang semua keputusan ditangan Presiden Jokowi dan jika mendukung KLB tersebut, maka akan keluar Surat Keputusan (SK) Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham).
Baca Juga: Presiden Indonesia Disebut Mirip 7 Hokage Serial Anime Naruto, Soekarno hingga Jokowi
"Pasca KLB ini semua sekarang ditangan Presiden @jokowi. Jika didukung, SK Kumham pasti keluar," ungkapnya sebagaimana dikutip Galamedia dari akun Twitter @jansen_jsp pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Jansen juga berdalih bahwa hal itu seharusnya tidak akan terjadi, karena dari beberapa sudut, KLB yang dilakukan merupakan ilegal. KLB yang dilakukan tidak memenuhi syarat dengan tidak dihadiri beberapa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat manapun.
