Network
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan impor beras sebesar 1 juta ton tersebut.
Namun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan selama tahun 2021.
Baca Juga: Sebut Para Jenderal, Andi Arief Beberkan Kupas Rahasia Moeldoko
"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1 sampai 1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri,” ujar Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Maret 2021.
"Terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," jelas Airlangga menambahkan.
Adapun upaya penyediaanya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Baca Juga: Simpul Puan Sampaikan 22 Tuntutan Dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung
Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19.
Rencana ini muncul sebagai hasil rapat koordinasi terbatas. Impor masuk dalam rangka menambah cadangan beras Bulog atau disebut pemerintah keperluan 'Iron Stock'.
"Bulog harus mempunyai iron stock. Iron stock kami pastikan dan sudah dikoordinasikan dengan kemendag. Bahkan, hasil rakornas yang sudah dieksekusikan oleh Kemendag untuk memerintahkan BUMN untuk memastikan stocking tersebut.
