Network
GALAMEDIA – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bengkulu Elvin Yanuar Syahri mengajak kepada seluruh kader Partai Demokrat tidak terpengaruh isu dualisme partai.
Meski pada kenyataanya saat ini Partai Demokrat memiliki dua Ketua Umum yang sedang aktif secara bersamaan.
Namun Elvin tetap menganggap bahwa saat ini Partai Demokrat hanya mempunyai satu pemimpin yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dirinya enggan mengakui keberadaan Moeldoko meski telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa di Deliserdang.
"Seluruh anggota fraksi bekerja seperti biasa saja. Perjuangkan aspirasi rakyat dan tidak usah terpengaruh isu dualisme partai," ucap Elvin di Bengkulu, 9 Maret 2021, dilansir Antara.
Elvin Yanuar Syahri sendiri merupakan Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu yang tegas menyatakan posisinya hanya mendukung AHY.
KLB di Deliserdang dianggap oleh Elvin telah melanggar AD/ART Partai Demokrat karena tidak memenuhi syarat pelaksanaan KLB dan berusaha mengambil alih kepemimpinan.
Baca Juga: Moeldoko Terngiang Pesan Adik Ipar SBY: Moel, Kalau Kamu Tidak bisa Memberi Jangan Pernah Mengambil
Elvin mengungkapkan bahwa adanya KLB ini merupakn upaya menghancurkan Partai Demokrat dari dalam agar tidak berdaya saat menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.
Anggota dewan ini kemudian meminta kepada rekan sejawatnya yang ada di DPRD Kota Bengkulu untuk kompak menjegal pihak yang membentuk kepengurusan daerah hasil KLB.
"Buktinya mereka tidak berani melakukan kegiatan itu di kota besar dan memilih Delisedang. Selama ini tidak pernah kegiatan DPP itu di kabupaten," ucap Elvin.
Di lain kesempatan, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu Chairil Guswendy menyebutkan bahwa terdapat 31 kadernya duduk di DPRD di Bengkulu.
Dari 31 kader Partai Demokrat, lima orang di antaranya berada di DPRD Provinsi Bengkulu dan 26 sisanya duduk di DPRD kabupaten dan kota.
"Kami memastikan tidak aka nada dualism kepengurusan tingkat daerah di Bengkulu dan jika pun ada yang berupaya maka seluruh kader akan bergerak menghadang," tutur anggota dewan tersebut.
Saat ini, AHY dan jajarannya sudah mengunjungi kantor Kemenkumham, KPU, dan Kemenko Polhukam untuk menyampaikan berkas AD/ART Partai Demokrat sebagai dasar untuk membatalkan KLB.***
