Network
GALAMEDIA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah menjadi beban politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga ia harus hengkang dari Istana akibat kekisruhan demokrasi yang ditimbulkannya.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, Irwan Fecho kepada wartawan, Kamis, 11 Maret 2021.
“Dengan peristiwa KLB ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.
Dengan melakukan KLB ilegal ini, Irwan menyatakan, kredibilitas pemerintahan Jokowi di hadapan para investor tentu akan jatuh.
“Apa yang dilakukan Moeldoko mempengaruhi kredibilitas pemerintahan di mata investor. Karena ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan,” katanya.
Baca Juga: Peringati Isra Mi'raj, Mahfud MD Unggah Video sedang Bershalawat hingga Ajak Masyarakat Menghayati Shalat
“Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi,” tambahnya.
Terlebih, beberapa waktu lalu Jokowi beberapa waktu lalu berkomitmen menegakkan demokrasi. Ini artinya, Jokowi menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan untuk tidak dilemahkan.
Baca Juga: Identitas Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Bus Maut di Sumedang, Ada Guru dan Balita
“Moeldoko harus out dari Istana karena telah terlibat gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat,” tandasnya.
Seperti diketahui sejumlah mantan kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Baca Juga: Diancam Dilaporkan ke Polisi, Andi Mallarangeng: Rakyat Sudah Tahu Akal-akalan Mereka, Jadi Kalap
Padahal Agus Harimurti Yudhoyono masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.***
