Network
GALAMEDIA - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bakal melaporkan Moeldoko dan kawan-kawan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) virus corona (Covid-19) pada acara Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Delisersang.
Rencana Edy Rahmayadi tersebut mendapat sambutan positif kader Partai Demokrat asal Medan.
"Partai Demokrat pasti sangat respek dengan langkah Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Jika ini benar dilakukan, maka akan memperjelas status KLB itu ilegal adanya," ucap kader Partai Demokrat Arief Tampubolon, Rabu, 10 Maret 2021.
Baca Juga: Umat Kristen Boleh Gunakan Kata 'Allah', Pengadilan Tinggi Nyatakan Pemerintah Malaysia Keliru
Secara pribadi, Edy sebagai Kasatgas Covid-19 Sumut seharusnya bisa menjaga wilayah kerjanya dari perbuatan oknum-oknum pelanggar prokes di tengah pandemi.
"Artinya, ini Gubsu kan berarti kebobolan ada KLB di tengah pandemi Covid-19, tidak ada izin pula acaranya. Jadi sikap Edy harus jelas, rencana atau serius melaporkannya," ujarnya.
Namun hal yang pasti, Arief menyatakan, Partai Demokrat mendukung rencana Edy Rahmayadi untuk melaporkan Moeldoko, Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun (JAM), Darmizal, dan panitia KLB ilegal di Sibolangit.
Baca Juga: Steven Gerrard Gantikan Jurgen Klopp di Liverpool?
"Kita tunggu saja kapan laporannya dibuat, mudah-mudahan Edy membuktikan ucapannya," tandasnya.
Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi murka lantaran wilayahnya dijadikan tempat KLB Demokrat pendukung Moeldoko.
KLB tersebut pun diwarnai kericuhan, baku pukul antara pendukung Moeldoko dan AHY.
Anehnya, sebagai yang memiliki wilayah, pihak penyelenggara ternyata tidak meminta izin ke Edy Rahmayadi.
Hal tersebut membuat Edy Rahmayadi murka.
Baca Juga: Terdampak Regulasi Covid-19, Manchester City Terpaksa Jamu Moenchenglafbach di Budapest
Sebelumnya, hasil KLB memutuskan Moeldoko menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.
KLB Partai Demokrat di The Hills Hotel, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang sudah beberapa hari lalu.
Namun persoalan pasca KLB masih panas hingga kini.
Edy Rahmayadi yang juga Kasatgas Covid-19 Sumut mengatakan panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di lokasi tersebut bahkan tidak ada pemberitahuan sama sekali.
Baca Juga: Ada Unsur Pidana dalam Kasus Tewasnya Empat Anggota Laskar FPI, Polri: Naik ke Penyidikan
Ataupun pengurusan izin kegiatan yang diketahui mengundang orang banyak.
Edy Rahmayadi yang adalah mantan Pangkostrad itu mengaku tidak mengetahui jenis kegiatan yang disebut sebagai KLB oleh Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan tersebut.
"Tidak ada KLB. Sumut jangan diadakan ajang kegiatan-kegiatan yang tidak sah. KLB itu ada mekanismenya. Dan gubernur yang punya wilayah harus diberikan informasi, apalagi gubernur selaku kasatgas," kata Edy, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa 9 Maret 2021.***
