Network
GALAMEDIA - Hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menanggapi kasus yang melibatkan anak buahnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam upaya merebut Partai Demokrat.
Sejumlah kalangan menduga diamnya Jokowi mengindikasikan ia setuju atas tindakan Moeldoko.
"Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melalui keterangan video, Rabu, 10 Maret 2021.
Disebutkan, aksi mantan Panglima TNI itu dikhawatirkan bisa dimaknai dan diketahui serta disetujui oleh Presiden Jokowi. Soalnya Moeldoko hingga saat ini masih aktif sebagai Kepala KSP.
"Karena itu gonjang ganjing Demokrat sebetulnya sangat buruk bagi Pak Jokowi. Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi," tuturnya.
Baca Juga: Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Rizal Ramli: Walah Cuma PHP Doang
Jika Jokowi terus diam atas gerakan yang diklaim KLB oleh Moeldoko CS kepada Partai Demokrat, maka hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi itu sendiri.
"Karena itu, Pak Jokowi ditunggu aksinya segera. Ini jadi preseden buruk dan warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya akan dibaca sejarah seluruh anak bangsa," tandas anggota Komisi II DPR RI ini.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi gedung Kementerian Hukum dan HAM pada Senin, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Kisah Isra Mi'raj, Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Langit Ketujuh dengan Buraq Diantar Malaikat Jibril
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan menyerahkan nota keberatan atas gerakan yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketum.
Pasalnya dari sisi penyelenggaraan dan peserta KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai demokrat yang sah.
Baca Juga: Sebut Dulu Bukan Siapa-siapa, Partai Demokrat: Kader Senior Mengelus Dada Saja dengar Bualan Darmizal
Atas dasar itu, AHY meminta Kemenkumham tidak memberikan legalitas alias menolak hasil KLB yang disebut abal-abal tersebut.***
