Network
GALAMEDIA - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah dihadapkan dengan simalakama terkait kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara.
Seperti diketahui, KLB Deliserdang telah menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demorat.
Namun di sisi lain, Iwan Sumule mengatakan, publik sudah cerdas dan mampu menilai bahwa KLB itu abal-abal.
Hal itu diperkuat pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan AD/ART yang terakhir diserahkan untuk Demokrat adalah tahun 2020.
Baca Juga: Sinopsis dan Live Streaming Buku Harian Seorang Istri 10 Maret 2021: Romantisme Kebahagiaan Dewa dan Nana
Dengan begitu, lanjut dia, untuk menggelar KLB Partai Demokrat dibutuhkan permintaan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah DPD, setengah jumlah DPC, dan disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai.
Demikian aturan dalam AD/ART 2020 Partai Demokrat.
“Dengan kata lain, KLB Sumut telah membuat posisi pemerintahan Jokowi semakin sulit. Maju kena, mundur kena,” ujarnya, Rabu, 10 Maret 2021.
Baca Juga: Kasus HRS Berlanjut, Berkas Dilimpahkan ke PN Jaktim, Sidang Perdana Dimulai 16 Maret 2021
Menurutnya, Jokowi kini dihadapkan dengan dua pilihan.
Pertama mengesahkan kepemimpinan Moeldoko melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Sedang pilihan kedua tidak mengesahkan atau tetap mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Antara Tahu dan Tempe, Mana yang Lebih Begizi?
Jika Moeldoko disahkan, maka Jokowi akan mendapat gelombang perlawanan dari kelompok-kelompok pro demokrasi.
“Jika tak disahkan, maka akan menjungkalkan Moeldoko sebagai Kepala KSP,” tutupnya.***
