Network
GALAMEDIA – Ketua Umum (Ketum) Organisasi Masyarakat (Ormas) Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule merasa terkejut setelah mendengar kabar pemerintah mengeluarkan dana besar untuk membiayai para buzzer.
Selain perasaan terkejut, Iwan juga merasa sedih karena dana tersebut bersumber dari uang rakyat. Menurutnya, uang itu seharusnya digunakan pemerintah untuk menyembuhkan penyakit demokrasi yang sudah akut.
Namun, pemerintah justru menghamburkan uang tersebut untuk mempercepat kematian demokrasi di Indonesia. Menurutnya, buzzer telah menjadi kuman demokrasi di era digital.
Baca Juga: Persib dan Bobotoh Kampanyekan #DukungDariRumah
Selain itu, Iwan juga menyebut bahwa buzzer juga telah menjadi malware sistem demokrasi. Kabar tersebut ia peroleh dari hasil kajian terbaru Indonesian Corruption Watch (ICW).
BuzzeRp itu kuman demokrasi di era digital. Malware sistem demokrasi.
Uang rakyat dihamburkan bukannya untuk menyembuhkan penyakit demokrasi yang sudah akut (kanker demokrasi), justru malah mendorong dan mempercepat kematian demokrasi.
Aya Aya Wae....????https://t.co/uACwdIif9x— Bos Sumule (@KetumProDEM) March 16, 2021
Baca Juga: Ramadan Sebentar Lagi, MUI Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa
"BuzzeRp itu kuman demokrasi di era digital. Malware sistem demokrasi. Uang rakyat dihamburkan bukannya untuk menyembuhkan penyakit demokrasi yang sudah akut (kanker demokrasi), justru malah mendorong dan mempercepat kematian demokrasi. Aya aya wae (artinya: Ada-ada aja)....," tulis Iwan Sumule yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @KetumProDEM, 16 Maret 2021.
Sebelumnya, Peneliti ICW, Egi Primayogha menyatakan, pemerintah telah mengucurkan dana hingga Rp 1,29 Triliun kepada buzzer untuk mensosialisasikan semua kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2014-2020.
Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di 34 Kementerian, 5 LPNK, dan 2 institusi penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang ditelusuri oleh masing-masing lembaga.
