GALAMEDIA – Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sudah memberi tanggapan dan desakan kepada militer Myanmar untuk segera menghentikan kudeta, 19 Maret 2021 lalu.
Namun, sebagian orang hanya menganggap pernyataan Jokowi tersebut sebagai formalitas saja sebagai bentuk perhatian kepada Myanmar dan dianggap perduli soal konflik internasional.
Hal itu diungkap oleh mantan Anggota Komisi HAM Natalius Pigai yang menyuruh Jokowi untuk tidak mengatasnamakan rakyat dalam memberi tanggapan soal Myanmar.
“Tidak usah atas nama rakyat, cukup pribadi saja karena rakyat justru prihatin,” cuit akun Twitter @NataliusPigai2, 21 Maret 2021.
Baca Juga: Terungkap! Alya Membohongi Keluarga Buwana: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 21 Maret 2021
Natalius Pigai melihat jika Jokowi melupakan pembantaian yang dilakukan TNI terhadap orang Papua.
“Rezim Pak Jokowi yang membantai dan membunuh orang Papua dengan operasi militer,” katanya.
Dirinya mengaku mendapatkan laporan yang dikeluarkan Komisi Tinggi HAM PBB 2021 soal pelanggaran HAM Indonesia di Papua.
“Kata-kata Pak Jokowi jadi tidak kredibel di dunia karena satu-satunya Laporan Komisi Tinggi HAM PBB 2021 untuk Indonesia itu kejahatan HAM di Papua,” ungkap Natalius Pigai.