Network
GALAMEDIA – Partai Demokrat kubu KLB terus menyematkan kata ‘Keluarga’ kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal penguasaan Partai Demokrat.
Hal tersebut berangkat dari kedudukan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi PD, AHY sebagai Ketuam Umum PD, dan Ibas sebagai Wakil Ketua Umum PD sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI.
Dalam acara jumpa pers yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 25 MAret 2021, Partai Demokrat kubu AHY menyebut saat ini partai bintang mercy tersebut sedang menuju ke arah tirani.
Baca Juga: Sinopsis Putri untuk Pangeran 26 Maret 2021: YES! Pangeran Keluar dari Penjara, Arga Ketar-ketir
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Partai Demokrat kubu KLB, Muhammad Rahmad yang mengatakan perilaku SBY dan AHY sebagai ‘keluargais’.
“Partai yang mengarah kepada tirani, otoritarian dan ‘keluargais’ yang dilakukan SBY dan AHY harus diakhiri,” ucapnya di Kabupaten Bogor, kutip dari Antara, 25 Maret 2021.
Rahmad pun menyebutkan jika penguasaan Partai Demokrat sebagai partai keluarga, sebagai bencana bagi demokrasi. “Ini adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi pasca reformasi di Indonesia,” tuturnya.
Baca Juga: Sinopsis dan Live Streaming Ikatan Cinta 26 Maret 2021: Sumarno Beberkan Rahasia Elsa Ke Angga
Dalam kesempatan itu, Rahmad kembali mengingatkan bahwa tujuan digelarnya KLB dan terpilihnya Moeldoko untuk mengambalikan arah partai ke jalan yang benar.
Menurutnya, Partai Demokrat harus bertransformasi sebagai partai yang terbuka, demokratis, modern, dan santun. Dia pun kemudian mengatakan Moeldoko sebagai ketua umum yang akan memberikan penghargaan kepada kader yang berjasa kepada partai.
“Bapak Moeldoko memiliki komitmen untuk menghapus ketentuan yang memberatkan kader dan memberikan rewards kepada kader yang berjasa kepada partai,” ujar Rahmad.
Baca Juga: RESMI MotoGP 2021 Digelar, Berikut Jadwal dan Kalendernya, Sirkuit Mandalika Jadi Cadangan
Selain itu, politisi Partai Demokrat kubu KLB Max Sopacua menuturkan alasan pihaknya memilih Hambalang sebagai lokasi dalam pelaksanaan jumpa pers.
“Kenapa Demokrat KLB ini di Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah yang menjadi salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Demokrat,” katanya.
Ia menyinggung kasus korupsi megaproyek sebesar Rp2,5 triliun yang sempat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan sebab Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen, dan 7,3 persen,” tutur Max.***
