Network
GALAMEDIA - Isu mengenai amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode, masih menjadi perbincangan panas di masyarakat Indonesia.
Walaupun menuai pro dan kontra, setiap perubahan arah politik termasuk mengubah UUD masa jabatan presiden, dimungkinkan terjadi di Indonesia ini.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Mardani Ali Sera turut angkat bicara menanggapi isu tersebut.
Dilansir Galamedia dari YouTube tvOneNews pada Jumat, 26 Maret 2021, Mardani mengatakan perubahan UU mengenai masa jabatan presiden masih berpeluang untuk diamandemen.
Baca Juga: Bingung Mau Daftar CPNS atau PPPK? Simak Perbedaan dari Keduanya di Sini
Hal tersebut Mardani utarakan berdasarkan pasal 37 UUD 1945 terkait perubahan pasal-pasal baru UUD 1945.
Mardani juga mewajarkan jika terdapat beberapa pihak seperti Amien Rais, yang menyangkut pautkan ada potensi, serta upaya untuk mengubah UUD 1945.
Menurutnya hal tersebut bisa timbul, karena terdapat beberapa faktor penyebab.
Pertama, disebabkan karena keberimbangan koalisisi oposisi di pemerintahan sangat jomplang.
Hal tersebut bisa mengakibatkan ketidakberdayaan oposisi, untuk mencegah amandemen UU tersebut.
Selanjutnya, pengambilalihan Partai Demokrat oleh orang dalam lingkaran kekuasaannya Jokowi, juga membuka lebar potensi presiden tiga periode tersebut.
Baca Juga: Merawat Kepercayaan Wisatawan
Sehingga dengan peristiwa tersebut, sekitar 75 persen untuk mengkonfigurasi Amandemen UUD 1945 berpotensi dilakukan.
"Ada peluang tiga periode, karena keseimbangan koalisi oposisi jomplang sekali. Apalagi ada kasus pengambilalihan Partai Demokrat," ujar Mardani.
"Terlepas Pak Jokowi tahu ataupun tidak tahu, sehingga kalo 75 persen (pro pemerintah) dengan yang ada (oposisi), kotak katik katuknya masih bisa gitu," tambahnya.
Belum berhenti sampai disitu, Mardani juga mengutarakan landasan dari pemikiran masyarakat, yang mengatakan masa presiden tiga periode berpeluang dilakukan.
Pada pemilu pilkada 2022 dan 2023 yang awalnya berjalan lancar, tiba-tiba diberhentikan, serta terdapat 272 titik diambil alih oleh pemerintah.
Hal tersebut tidak bisa dibendung, serta membuat kesan di masyarakat bahwa Jokowi menginginkan tiga periode.
Baca Juga: 26 Maret Purple Day, Hari Epilepsi Sedunia, Simak Penjelasannya di Sini!
Dalam isu tersebut, Mardani lebih condong sependapat dengan Megawati yang mengatakan, bahwa perubahan masa jabatan presiden tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi, serta menghianatinya.
Lebih lanjut Mardani pun menyindir Jokowi yang tidak konsisten dalam komitmennya.
Mardani mengungkapkan, Jokowi dahulu memilih menolak untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi ternyata pada akhirnya Jokowi maju ke Jakarta, kemudian sampai akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden.
"Sesuatu yang sekarang tidak mungkin, jadi mungkin. Dulu Pak Jokowi beberapa hari sebelum maju ke Jakarta, menyatakan tidak ingin ke Jakarta. Tapi ternyata maju ke Jakarta, menang di Jakarta, dua tahun kemudian jadi presiden," ungkap Mardani.
"Jadi segalanya mungkin terjadi," tambahnya.***
