Network
GALAMEDIA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyikapi perihal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km.
Proyek ini sudah diinformasikan sejak Agustus 2015. Suryadi menyebut, awal mulanya baik China ataupun Jepang mengklaim kereta mereka sanggup menempuh Jakarta-Bandung dalam kurun waktu 36 menit.
Dilansir Galamedia dari laman fraksi.pks.id, 6 April 2021, nilai investasi kereta cepat Jepang menembus angka 6,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS), 75 persennya dibayar Jepang dalam utang bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun yang bakal dibayar dengan menggunakan APBN.
Baca Juga: Larangan Belum Dicabut, Sekda Ciamis Minta PNS Munggahanya Di Rumah Saja
Tidak ingin kalah dari Jepang, China menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yaitu sebesar 5,5 miliar dolar AS dengan pola investasi 40 persen milik China atau setara dengan Rp35.1 Triliun dan 60 persen milik Indonesia atau setara dengan Rp46.8 Triliun.
Hal tersebut berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai penempatan dari Pemerintah.
Dari perkiraan investasi itu, kurang lebih 25 persen akan didanai dengan memakai modal bersama-sama dan sisanya bersumber dari utang dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun.
Konsorsium BUMN Indonesia diwakilkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Perusahaan ini terdiri dari PT Wijaya Karya dengan saham 38%.
Baca Juga: Bukan Golkar, Ternyata Partai Ini yang Bela Jokowi Soal Pernikahan Atta dan Aurel, Gus Nadir: Nah Cocok!
Kemudian diikuti dengan PT Kereta Api Indonesia dengan saham 25%, PT Jasa Marga 12%, dan PT Perkebunan Nasional VIII 25%.
Di sisi lain, China diwakilkan oleh China Railway International Co. Ltd itu. Kemudian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan saham 60% dan konsorsium Cina dengan saham 40% berhasil mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).
Untuk setiap tahunnya diprediksikan bahwa KCIC harus membayar angsuran utang dalam dolar sebesar 64,95 juta dolar AS dengan bunga sebesar 1,3 juta dolar AS hingga keseluruhan angsuran mencapai angka 66,25 juta dolar AS per tahunnya.
Di samping itu, KCIC juga mesti membayar 38,37 juta dolar AS dengan bunga sebesar 1,4 juta dolar AS untuk utang dalam bentuk yuan dengan keseluruhan 39,77 juta dolar AS per tahunnya. Dengan anggapan 1 dolar AS setara dengan Rp 14.000, maka tiap tahun utang yang perlu dibayarkan ialah Rp1,45 triliun.
Baca Juga: Salah Seorang Tokoh Ulama Kharismatik Tangerang Banten, Abuya KH Uci Thurtusi Wafat
Ini justru semakin besar dibanding perkiraan pendapatan kereta cepat yakni sekitar Rp1,04 triliun per tahun. Makanya, proyek ini berpotensi menimbulkan kerugian dan tentu saja akan memberatkan keuangan konsorsium BUMN.
Oleh karena itu untuk menghindar terdapatnya beban pada keuangan negara, FPKS meminta kepada pihak Konsorsium BUMN untuk membuka Sumber Permodalan keempat perusahaan tersebut yang diserahkan ke PT KCIC.
Baca Juga: Dedi; Di Tengah Pandemi Covid-19, Okupansi Hotel Di Jabar Meningkat Signifikan Saat Libur Panjang
Selain itu, FPKS juga meminta kepada Pemerintah untuk lebih waspada dalam merencanakan sebuah proyek raksasa yang lain, misalnya gagasan perpindahan Ibu-kota Negara.
Hal tersebut didasarkan pada pengalaman proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang menunjukkan ketergesa-gesaan pemerintah dalam putuskan produk yang bisa menyebabkan beban keuangan yang besar pada konsorsium BUMN yang selanjutnya mempunyai potensi memberatkan keuangan negara.***
