Network
"Kalau yang bersangkutan merasa dihina, maka yang bersangkutan sendirilah yang langsung mengadu ke penegak hukum, dalam hal ini Presiden Jokowi," kata Refly.
Refly mengingatkan agar sebaiknya tidak menggunakan pasal-pasal yang mengekang hak-hak berdemokrasi dan menyatakan pendapat.
"Itulah konsekuensi sebuah negara yang berpemerinatahan ya, kalau presiden dikritik, dikatakan terlibat dan sebagainya, itu wajar-wajar saja," tegasnya.
Mantan petinggi BUMN itu kemudian menyoroti dan mengatakan bahwa ihwal tudingan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Jokowi adalah sesuatu hal yang wajar.
Baca Juga: Fantastis! 6 Makanan Khas Indonesia Ini Dibanderol dengan Harga Selangit, Termasuk Tempe?
Pasalnya kata dia, yang dikritik dalam hal ini adalah perilaku kekuasaan dan tidak verified apakah terlibat atau tidak.
Selanjutnya, penolakan KLB oleh Menkumham tidak lantas menunjukkan bahwa Jokowi tidak terlibat karena penolakan tersebut adalah hal yang lain lagi secara hukum.
"Ditolaknya KLB oleh Menkumham, tidak lantas membuktikan bahwa Jokowi tidak terlibat," ujarnya.
Lantas terkait kubu KLB atau Moeldoko yang kini masih melanjutkan upaya hukum ke pengadilan, Refly mengatakan bahwa hal itu menunjukkan ketidaktegasan Jokowi kepada Moeldoko.
