Network
GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penagihan utang BLBI sebesar Rp108 triliun.
Kebijakan Jokowi menerbitkan Keppres menagih utang BLBI tersebut rupanya menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran bagi Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Febri Diansyah menilai Perpres untuk menagih utang BLBI Rp108 triliun itu merupakan harapan sekaligus berisiko jadi titik transaksional baru.
Kepres penagihan utang BLBI Rp108 Triliun bs jd harapan baru tp sekaligus berisiko jd titik transaksional baru.
Risiko tntu hrs dimitigasi, mulai dg cara keterbukaan, diisi tim berintegritas dan pengawasan yg kuat.
Sekali sj ada transaksional, kredibilitas Satgas akan runtuh.— Febri Diansyah (@febridiansyah) April 11, 2021
"Kepres penagihan utang BLBI Rp108 Triliun bs jd harapan baru tp sekaligus berisiko jd titik transaksional baru," ujarnya dalam Twitter @febridiansyah Minggu, 11 April 2021.
Baca Juga: Hore, Sinetron Ikatan Cinta Akan Tetap Tayang di Bulan Ramadhan, Simak Konfirmasinya di Sini
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa risiko tersebut harus di mitigasi mulai dari keterbukaan hingga pengawasan yang kuat.
"Risiko tntu hrs dimitigasi, mulai dg cara keterbukaan, diisi tim berintegritas dan pengawasan yg kuat. Sekali sj ada transaksional, kredibilitas Satgas akan runtuh," jelasnya.
Febri menilai, jika dilihat dari komposisi yang termuat dalam Keppres tersebut logikanya Keppres tersebut serius. Namun sekaligus merupakan pertaruhan bagi pemerintah.
Baca Juga: Siapa Bilang Mudik Lebaran Dilarang? 37 Kota Ini Ternyata Diizinkan Mudik Lokal, Kota Mana Saja?
"Jk melihat pengarah dari 3 Menko, 2 Menteri, JA & Kapolri, logisnya, Kepres ini serius. Tp sekaligus ini pertaruhan bagi pemerintah apakah berhasil/gagal mengembalikan hak negara dari obligor BLBI tsb," tulisnya.
"Doa kt sbg masyarakat tntu agar uang itu kembali ke Rakyat. Tdk dikorupsi," tandas Febri.
Sebelumnya, Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI , Selasa, 6 April 2021.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui Twitter-nya, @mohmagfudmd, Kamis, 8 April 2021 yang lalu.
Baca Juga: Kala Jokowi Dibandingkan dengan Xanana Gusmao saat Tinjau Bencana di NTT
Mahfud menjelaskan, dalam Keppres tersebut terdapat lima menteri serta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai pengarah Satgas untuk melakukan penelusuran semua aset negara yang berkaitan dengan BLBI.
"Di dalam Keppres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan mempertimbangkan semua jaminan agar segera menjadi aset negara," ujar Mahfud.
Keppres ini terbit tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.***
