Network
“Mending bapak bubarkan saja @KomnasHAM, @ojkindonesia, @kemkominfo, sebab lembaga itu tidak guna lagi dan cuma buang-buang anggaran doank.Bila perlu @KPK_RI dibubarkan sebab ada SP3 dan barang bukti bisa hilang,” ungkap Nicho.
Tidak hanya itu, Nicho juga menyebut, Kemenkominfo dan OJK merupakan 2 lembaga yang memiliki andil besar dalam melindungi rentenir online.
Hal itu disebabkan karena rentenir online tersebut hanya bermodalkan terdaftar saja sehingga bisa dengan bebasnya melakukan operasi peminjaman dana kepada masyarakat Indonesia hingga meneror mereka tanpa tersentuh hukum sedikit pun.
Sementara Komnas HAM dinilai hanya sebagai lembaga tukang rekomendasi.
“@ojkindonesia dan @kemkominfo itu terkesan pelindung rentenir online sebab bermodalkan terdaftar saja (baca: tanpa ijin) perusahaan rentenir online itu bebas beroperasi merampok rakyat dengan teror mereka tanpa tersentuh hukum. Sedangkan @KomnasHAM ini hanya lembaga tukang rekom,” tutur Nicho.
Selain itu, Nicho kembali mengutarakan kekesalannya kepada KPK dengan menyebut KPK hanyalah lembaga ad Hoc yang memiliki SP3 untuk menghentikan penelusuran sebuah kasus tindak pidana korupsi.
Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya insiden hilangnya barang bukti yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, Nicho meminta kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan 4 lembaga tersebut khususnya KPK.
“Kalau @KPK_RI itu hanyalah lembaga ad Hoc yang sudah memiliki kewenangan SP3 dan kacaunya lagi barang bukti bisa hilang serta ga bernyali tangkap Herman Hery, Madam Maha Berani dan Anak Pak Lurah, jadi sudah waktunya lembaga ad hoc itu dibubarkan saja,” pungkasnya.
Baca Juga: Siapkan 120 Titik Penyekatan di Jabar, Kapolda : Titik di Karawang dan Bekasi Akan Jauh Lebih Ketat
