Network
"Hasil survei kepuasan publik yang rendah terhadap Wapres MA jangan jadi alasan untuk lengserkan MA. Resiko politik terlalu mahal. Beliau ulama rakyat bisa marah. Masyarakat harus paham posisi wapres," ungkap Musni Umar.
Cuitan tersebut ternyata menuai beragam komentar dari warganet yakni sebagai berikut:
"Maaf, teori dari mana bisa ambil ksimpulan sprt itu? Presiden dan wakilnya dipilih satu paket. Dlm UU, presiden dan/wapres diganti apabila brhalangn tetap. Hasil survei tdk brkorelasi dgn mlengengserkan wapres. Klo pemahaman politik hanya skuku hitam, sbaiknya jgn beropini. Trims," tulis pemilik akun @Bang__Mus.
Baca Juga: DKI Jakarta Akan Ubah Komposisi PPDB 2021, Tak Ada Lagi Sekolah Unggulan
"Kamoe sdh gila moes !! Siapa djoega jang maoe melengserkan wapres? Batja lah doeloe berita ini dng baik dan benar , ini boelan ramadhan..gak baik bikin plesetan jang bikin oemat berkerlahi," tulis pemilik akun @Moch_herianto.
"Di pilih berdua satu paket mana mungkin di lengserkan oleh presiden. Kecuali ada halangan tetap apapun yg membuatnya tak bisa menjalani tugas. Anda hanya me yebar hoax dan fitnah balasannya pasti di dunia ataupun akhirat," tulis pemilik akun @Handoko8888888.
Baca Juga: Kamis Sore Rupiah Ditutup Melemah 12 Poin Seiring Penurunan Imbal Hasil Obligasi Amerika Serikat
Sebelumnya, Indonesia Political Opinion (IPO) telah menggelar survei perihal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memperoleh tingkat kepuasan publik sebesar 56 persen.
Sedangkan Wapres Ma’ruf Amin memperoleh angka yang relatif lebih rendah dari Presiden Jokowi yakni sebesar 36 persen. ***
