Network
GALAMEDIA - Tokoh pendidikan di Jawa Barat, Asep B Kurnia menyoroti program-program yang menjadi prioritas pada 99 hari kerja Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Pria yang akrab disapa Aa Maung itu menyayangkan tidak masuknya sektor pendidikan kedalam program yang menjadi prioritas.
"Saya sangat menyayangkan prioritas Kang DS (Dadang Supriatna) dimana sektor pendidikan tidak menjadi hal yang termasuk didalamnya," kata dia, Kamis, 29 April 2021.
Aa Maung mengatakan, yang menjadi prioritas Bupati Bandung yaitu mengedepankan hanya masalah banjir, infrastruktur, dan Smart City.
"Padahal hemat saya, pendidikan tidak kalah penting dimana pada masa 99 hari kerja kedepan akan ada perhelatan PPDB yang rencananya akan juga dilakukan kegiatan belajar tatap muka," ungkap Aa Maung.
Seharusnya, ujar dia, disaat pandemi seperti sekarang ini sektor pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus dan prioritas utama.
Pasalnya, ada beberapa poin penting disana dimana kegiatan sekolah untuk tingkat SD, SMP adalah kewenangan kepala daerah masing-masing. "Teu eleh penting jeung memang penting," kata Aa Maung.
Lebih lanjut ia menyatakan, pemerintah daerah harus memikirkan secara serius terutama untuk kegiatan belajar tatap muka. Dari mulai kesiapan sekolah, gugus tugas covid, dan perangkat atau peralatan yang diperlukan.
"Bulan Juni-Juli adalah masanya kegiatan PPDB dan ini harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah terutama untuk menekan penyebaran Covid-19. Ini menyangkut hajat orang banyak serta kepentingan Masyarakat luas," tutur Aa Maung.
Baca Juga: 10 Negara Ini Ternyata Miliki Kapal Selam Terbanyak di di Dunia, Paling Banyak Dimiliki Korea Utara?
Belum lagi, lanjutnya, tenaga honorer yang mengeluh dengan kesejahteraan yang masih minim. Minimal, bupati sekarang bisa melakukan upaya dengan meng-SK-kan Putusan Bupati yang selama ini baru sebagian dilakukan oleh Bupati terdahulu.
"Jadi saran saya sektor pendidikan harus menjadi salah satu fokus prioritas, mengingat di agenda 100 hari kerja ada fase penerimaan siswa baru, SD, SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.***
