Network
GALAMEDIA - Bupati Bandung Dadang Supriatna menginginkan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, yang berlokasi di Kecamatan Nagreg, dapat segera beroperasi.
Namun bupati meminta, tipping fee untuk pengelolaan sampahnya tidak terlalu memberatkan daerah. Tipping fee merupakan biaya pengembangan energi berbasis sampah.
"Harus ada win win solution. Saya mengusulkan 50-50, 50% disubsidi Pemprov Jabar dan 50% Kabupaten Bandung," ujar Bupati Dadang Supriatna usai menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Jabar di Rumah Jabatannya, Soreang, Kamis, 20 Mei 2021.
Selain itu, bupati juga meminta Pemprov Jabar memberikan perlakuan khusus kepada Kabupaten Bandung dari sisi Kompensasi Dampak Negatif (KDN). Di mana mayoritas lahan TPPAS Legok Nangka berada di wilayah Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Wabup Sahrul, Pemuda Jangan Jadi Generasi Rebahan
Kang DS, sapaan akrab bupati berharap, adanya kunker dari Pansus II itu untuk percepatan operasionalisasi TPPAS Legok Nangka.
"Saya meminta untuk dipercepat, kalau bisa sebelum TPA Sarimukti ditutup. Kalau ini masih tidak ada kejelasan, kami akan melakukan langkah-langkah supaya penanganan sampah di Kabupaten Bandung bisa selesai," ujar Kang DS.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Marlan mengungkapkan, penetapan tipping fee harus berdasar pada teknologi pengolahan sampah yang digunakan nantinya.
"Kami sudah melakukan diskusi internal, bahwa yang paling menguntungkan dari sisi ekonomi itu menggunakan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel)," sebut Asisten Ekbang.
