Network
GALAMEDIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menolak tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kendati demikian, pihak KPK telah menyatakan bahwa dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, 51 di antaranya sudah tidak bisa bergabung dengan KPK.
Tindakan dari pihak KPK, khususnya Firli Bahuri selaku ketua KPK dianggap telah melawan perintah Jokowi.
Menanggapi hal ini, Rocky Gerung sebagai pengamat politik turut menyampaikan pandangannya. Rocky berkata bahwa sangat mungkin sebelumnya Jokowi telah memberikan pesan kepada KPK agar terlihat otonom.
Baca Juga: Bikin Dompet Menjerit! Berikut 8 Makanan Termahal di Dunia, Harganya Melejit Seharga Mobil
Namun dari 75 pegawai, kata Rocky, terdapat beberapa pegawai yang sudah disensor untuk tidak boleh masuk lagi.
“Ini bisa tolak menolak hasil konsensus dan sangat mungkin juga Jokowi kirim pesan itu, silahkan KPK putusin sendiri supaya terlihat KPK otonom. Tapi dari yang 75 itu, paling gak udah ada yang disensor untuk gak boleh masuk,” ucapnya dilansir melalui Youtube Rocky Gerung Official.
Oleh karena itu, publik tetap tidak percaya bahwa komunikasi presiden itu jujur, menurut Rocky.
“Jadi tetap orang gak percaya bahwa komunikasi politik presiden itu betul-betul jujur. Itu semacam sifatnya imperatif, karena sejak revisi kan KPK ada di bawah presiden,” katanya.
Baca Juga: Jemput Bola Jadi Strategi Jitu Agar Semua Lansia Mendapat Vaksin Covid-19
Rocky menyatakan, KPK saat ini telah membangkang pada presiden.
“Jadi musti dianggap KPK membangkang pada presiden. Itu intinya tuh,” tandasnya.
Rocky menuturkan untuk apa dilakukan perintah dari presiden jika akhirnya terjadi diskriminasi lagi. Bahkan saat Ini terjadi diskrimnasi dua kali terhadap 24 maupun 51 pegawai KPK.
“Buat apa diajukan semacam perintah dari presiden, tapi kemudian terjadi diskriminasi lagi. Jadi dua kali diskriminasi, ini soalnya tuh, yang 24 merasa, kita dua kali dikerjain dong,” jelasnya.
Rocky menanggap, Jokowi waktu itu hanya basa-basi menyebutkan soal menolak TWK sebagai dasar untuk memecat 75 pegawai karena akan muncul pernyataan berikutnya.
“Waktu itu saya berpikir, saya menanggap bahwa, ya ini presiden basa-basi menyebutkan itu, tapi nanti akan ada klausul berikutnya, di samping TWK ada soal lain,” imbuhnya.
Jadi sangat mungkin mereka ditolak karena tes yang bersifat personal.
“Jadi sangat mungkin mereka ditolak memang bukan karena TWK, tapi tes lain yang sifatnya personal, penilaian pribadi kan boleh,” terangnya.
Baca Juga: Belasan Ribu Kepala Keluarga Terdampak Banjir di Kabupaten Bandung
Seharusnya, kata Rocky, semua berbarengan, 75 pegawai diterima atau dipecat karena parameternya sama.
“Kan mustinya, 75 pegawai diterima atau dipecat, karena parameternya sama, TWK. Sekarang berarti ada dua tes, nanti jadi problem lagi tuh, lho berarti ada du ates dong, yang lain TWK yang lain TWK plus,” tuturnya. ***
