Network
GALAMEDIA - Pada Minggu 30 Mei 2021, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Megawati Soekarnoputri menegaskan kepada petugas partai agar harus menuruti apa yang telah ditetapkan partai.
Hal tersebut ia dikemukakan saat memberikan arahan dalam kegiatan peresmian 25 kantor partai baru, di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Indonesia.
Pada saat memberikan arahan, Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa petugas partai tidak boleh menolak pekerjaan yang telah diatur dan ditetapkan oleh partai (PDI Pejuangan).
Baca Juga: Memprihatikan! Berikut 5 Artis yang Dulunya Sukses Sekarang Malah Miskin
Megawati Soekarnoputri juga menyatakan tentang petugas partai yang tidak bisa bertindak dan berkehendak atas nama pribadi dalam menjalankan fungsi jabatannya.
"Petugas partai itu, yaa harus menurut apa yang ditugasi partai kepada dia. Bukan malah 'Oh saya tidak mau', endak enak itu," papar Megawati, dikutip Galamedia dari akun YouTube PDI Perjuangan.
Kemudian Megawati pun memberikan instruksinya bahwa petugas partai harus berani bekerja di lapangan dan tidak menolak jika ditugaskan.
Baca Juga: 7 Kota Termacet di Indonesia, Mengejutkan, Jakarta Posisi Kedua, Pertama Kota Mana?
"Saya lihat enggan itu, kalau mereka ditugasi turun ke bawah, sepertinya sudah turun ke bawah buang-buang waktu aja', tapi kalian itu petugas partai PDI Perjuangan," tegas Megawati.
Megawati juga menilai petugas partai yang baik merupakan kader yang dikenal oleh siapa pun. Bahkan, kader itu tanpa harus menggunakan seragam atau atribut lainnya, tetap dikenal masyarakat. Oleh karena itu, Megawati meminta bahwa hal tersebut mampu diterapkan ke seluruh anggota partai.
"Biar saya ndak pakai seragam semua juga pasti tahu, Ibu Mega itu yang senyam-senyum itu memang Ketum PDI Perjuangan kok, orang luar negeri tau," ujar Megawati.
Meski petugas partai harus menuruti peraturan partai, tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki karakteristik pikiran dan ketetapan hati nurani yang matang.
Lalu, Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan bahwa PDIP bukanlah milik pribadi namun milik bersama.
"Partai tidak boleh jadi milik pribadi meskipun orang itu anggota PDI Perjuangan. Kantor, mesti milik partai, tidak ada lagi aset partai diperjualbelikan untuk masing-masing pribadi," tegas Presiden RI kelima tersebut.
Sementara, peresmian 25 kantor partai baru, di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Indonesia ditandai penandatanganan prasasti secara virtual oleh Megawati, Minggu, 30 Mei 2021.***
