Network
Baca Juga: Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Turun jadi 101.325, Jabar Masih Terbanyak Penyumbang Kasus Harian
Hal pertama yang disoroti MSD adalah dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Ia menanggap bahwa dana itu tidak masuk akal.
"Pertama adalah tentang angka. Angka Rp 1.760 triliun kalau sampai batas pemerintahan Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo, itu tidak masuk akal karena rata-rata pengadaan alpahankam sekarang dari sekitar Rp 120 – 130 triliun anggaran Kementrian Pertahanan, itu pengadaan alpahankam tuh mungkin hanya Rp 50 – 60 triliun," terangnya.
Menurut MSD pengadaan alpahankam (alat peralatan pertahanan keamanan) mungkin hanya membutuhkan Rp 150 – 200 triliun.
"Jadi kalau tiga tahun ke depan, pengadaan alpahankam tuh mungkin hanya Rp 150 – 200 triliun gak mungkin sampai Rp 1.760 triliun," sambung dia.
MSD menduga angka ini adalah dana lintas pemerintahan.
Baca Juga: Dianggap Mengalami Banyak Kegagalan, Tagar #JokowiCukup2Periode Jadi Trending Topik
"Nah angka ini saya duga kemungkinan besar adalah angka lintas pemerintahan. Tapi perlu saya ingatkan, tidak boleh suatu pemerintahan membuat angka lintas pemerintahan, kecuali lewat UU," imbuhnya.
Lebih lanjut MSD menjelaskan ap aitu lintas pemerintahan.
"Lintas pemerintahan ini maksudnya selesai masa jabatan, tidak boleh ada dia menitipkan pekerjaan kepada pemerintahan berikutnya. Itu lintas pemerintahan," jelas MSD.
