Network
Baca Juga: Dijamu Makan Siang di Kemhan, Natalius Pigai Kembali Puja-Puji Prabowo Subianto
Ia juga tak memungkiri, jika saat ini isu soal intoleransi, terutama radikalisme masih hangat dibicarakan.
"Tapi kami sudah melakukan sejumlah langkah. Kami upayakan kontra radikalisasi bagi mereka yang belum terpapar dan bagi yang terpapar itu deradikalisasi. Nah, yang kami lakukan sekarang adalah memperkuat kontra radikalisasi," tegas Iip.
Kontra radikalisasi itu, lanjut dia, ditunjukan bagi para PNS se-Jawa Barat. Pihaknya juga sudah melakukan kordinasi dengan BNPT untuk lebih menguatkan langkah-langkah yang akan diambil.
"Survei dari BIN itu menyatakan bahwa dari 100 masjid yang disurvei di lingkungan pemerintahan, ada 41 persennya yang terpapar. Paparan ini bisa datang dari perceramah atau jemaah," ungkapnya.
Bahkan, dari survei yang dilakukan Alvara, ada sebanyak 14,9 persen PNS yang terpapar radikalisme. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi dari Kemenpan RB, soal adanya 20 PNS yang harus dihukum disiplin.
"Tapi alhamdulillah di Jabar tidak ada. Nah kondisi-kondisi inilah yang kami ingin lakukan langkah antisipatifnya," terang Iip.
Menyinggung kembali hasil survei IPRC, Iip berkesimpulan jika saat ini Jawa Barat masih toleran dan tak mendukung radikalisme.
"Konkritnya begini, tapi mohon maaf. Seperti di Bandung misalnya, apakah pernah melihat ada orang mau beribadah kemudian dihalangi? Kan tidak. Makanya, ketika ada survei menyebut Jabar paling intoleran, jelas kami tidak terima," pungkasnya.***
