Network
GALAMEDIA - Pemerintah didesak untuk menjelaskan soal wacana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada sektor jasa pendidikan.
Wacana penerapan PPN jasa pendidikan itu juga Termasuk di antaranya sekolah. Desakan datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.
"Sedangkan negara wajib mengalokasikan 20 persen anggaran belanja negara untuk pendidikan menurut konstitusi," kata Abdul Fikri, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Juni 2021.
Ia heran dengan wacana tersebut karena konstitusi menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sesuai pasal 31 UUD 1945.
Baca Juga: Prabowo, Ridwan Kamil dan Deretan Menteri Jokowi Saksikan Megawati Diberi Gelar Profesor Kehormatan
Dalam amandemen ke-4 UUD 1945, pasal 31 Ayat (2) menyebut setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
"Jadi tugas negara membiayai pendidikan rakyat, bukan sebaliknya rakyat membiayai pendidikan dan dipajaki pula," jelasnya, dikutip dari Antara.
Selain itu, pasal 31 ayat (4) nya merupakan mandat bagi pemerintah untuk mengalokasikan sebesar 20 persen belanja negara untuk pendidikan.
"Kalau kemudian dipajakin 12 persen, nilainya menjadi berkurang lagi, ini sama saja akal-akalan," tegasnya.
Baca Juga: Link Streaming Ikatan Cinta 11 Juni 2021: Elsa Tak Dimaafkan, Papa Surya Segera Tahu
Fikri mengingatkan pelanggaran atas konstitusi memiliki konsekuensi yang serius, terlebih menyangkut pendidikan anak bangsa.
Dia menilai wacana itu mencederai cita-cita pendiri bangsa yang tertulis jelas dalam preambule UUD 1945, yakni tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fikri justru meminta pemerintah berpikir dengan jernih dan lurus.
Pendidikan diposisikan sebagai investasi bagi bangsa ini, bukan dihitung sebagai sektor komersial yang pantas dikenakan pajak.***
