Network
GALAMEDIA – Pengamat Politik, Rocky Gerung turut menanggapi kebijakan baru terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Menurut Rocky saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) merangkap tugas sebagai pencari uang dan kasir di tengah kondisi ekonomi Indonesia dan ia saat ini tidak berpihak pada rakyat.
“Jadi saya bisa pahami, Sri Mulyani jadi baper karena dianggap tidak berpihak pada rakyat. Ya memang tidak berpihak,” tuturnya dilansir Youtube Rocky Gerung Official, Jumat, 11 Juni 2021.
Baca Juga: Link Streaming Buku Harian Seorang Istri 11 Juni 2021: Nana Ditemukan! Bu Farah Tak Suka
Sebagai contoh Rocky mengambil kasus mobil nol persen dan sembako yang saat ini dikenakan PPN.
“Kaum akumulasi diberi pajak nol untuk mobil mewah, yang mustinya dapat distribusi, dipajakin bahkan kulit telurnya bakal dipajakin,” jelasnya.
Sementara itu, Sri Mulyani mengaku heran karena kabar PPN 12% sudah ramai diperbincangkan karena sebenarnya draf tersebut belum dibahas secara keseluruhan.
Baca Juga: Link Streaming Ikatan Cinta 11 Juni 2021: Elsa Tak Dimaafkan, Papa Surya Segera Tahu
Ahli filsuf ini mengatakan, seharusnya Sri Mulyani gembira karena publik memperhatikan soal keuangan.
“Mustinya dia gembira karena publik betul-betul concern dengan soal keuangan. Kan gak usah disembunyikan, kan semua draf itu hak publik, karena yang akan terkena adalah publik,” terangnya.
Karena semakin cepat publik tau semakin pemerintah bisa mendapat masukan.
Baca Juga: Prabowo, Ridwan Kamil dan Deretan Menteri Jokowi Saksikan Megawati Diberi Gelar Profesor Kehormatan
“Semakin dini publik tau itu, semakin pemerintah punya input,” imbuhnya.
Lebih jauh Rocky berpendapat pajak merupakan cara ‘biadab’ untuk mempertahankan peradaban.
“Kita bicara pajak, berkali-kali saya terangkan bahwa, pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban,” ujarnya.
Mengenai pajak memang sudah ada kesepakatannya, namun menurut Rocky, bukan berarti publik malah diperas oleh pemerintah.
Rocky menerangkan ini adalah konsekuensi dari gagalnya strategi pembangunan.
“Karena gak ada orang yang mau dipajaki, pemerintah pasti biadab musti majakin. Tapi kita sudah sepakat bahwa demokrasi selalu hanya bisa tumbuh kalau ada timbal balik, yaitu kita bayar pajak supaya kita bisa tagih pada pemerintah,”
“Tapi bukan berarti kita diperas oleh pemerintah, kan ini kurang ajarnya. Begitu yang terjadi dan itu konsekuensi sebetulnya dari gagalnya strategi pembangunan,” ungkapnya.
Baca Juga: Vicky Shu Tampil Fresh dengan Rambut Pendeknya, Intip Yuk Potretnya
Pendiri Setara Institute satu ini berpendapat, pemerintah tidak bisa melihat keadaan masa depan.
“Jadi pemerintah gak bisa bikin ekstrapolasi bahwa nanti soal infrastruktur akan bertemu dengan kesulitan ekonomi, maka harusnya ditata atau dicicil yang mana yang penting,” tambahnya. ***
