Network
"Saya kasih contoh, beras. Beras kita kira-kira konsumsi 29 sampai 30 juta ton pertahun. Kalau kena pajak, saat harga rata-rata beras sekarang 8000, berarti 800 dari pajak 10 persen PPN, maka itu kena naik harga beras menjadi Rp 8800, kira-kira naik Rp 1000," terang MSD.
Baca Juga: Profesor ini Mimpikan Ganjar Pranowo dan Yaqut Cholil Qoumas Maju Sebagai Capres dan Cawapres 2024
Dengan kenaikan seperti itu, MSD menganalisa pemerintah akan mendapatkan kira-kira Rp 24 triliun dari beras dalam setahun.
"Beras akan naik Rp1000 dan kenaikan itu diambil semua oleh pemerintah sebagai PPN. Nah kalau beras saja, berarti pemerintah sudah manargetkan kira-kira Rp 24 triliun dari beras. Rp 24 triliun uang rakyat diambil," imbuhnya menjelaskan.
Eks Sekretaris Kementrian BUMN ini melihat pemerintah sepertinya sudah kehabisan cara untuk memperoleh dana sehingga rakyat diperas melalui PPN.
"Jadi memang pemerintah ini kelihatannya sudah kehabisan akal sama sekali, kecuali memeras rakyat," katanya.
Baca Juga: Sudah Jadi Budaya, Akhirnya Preman Pelaku Pungli di Tanjung Priok Ditangkap dan Dikenai Sanksi
Lalu MSD juga menyinggung mengenai pajak karbon yang segera diterapkan oleh pemerintah. Selain pajak karbon ada pajak daerah, sehingga seluruh sektor, kata MSD, terkena pajak.
"Nah bayangkan juga, ada pajak karbon. Pajak karbon itu pajak knalpot, jadi nanti pajaknya motor (dan) mobil itu naik karena ada pajak karbon. Terus ditambah pajak daerah, jadi semua terkena pajak," sambungnya.
Di akhir pandangannya, MSD menuturkan bahwa yang terkena dampak pajak adalah yang paling lemah.
