Network
GALAMEDIA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan Fecho menyoroti sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Seperti diketahui saat ini Moeldoko dan Jhoni Allen melayangkan gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.
Sebelumnya, Yasonna Laoly menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada 31 Maret 2021 di PTUN.
Baca Juga: Kabinet Jokowi Disebut Alami Pergolakan Imbas Moeldoko Gugat Keputusan Yasonna Laoly ke PTUN
Yasonna Laoly menegaskan hasil KLB Deli Serdang tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
Gugatan atas putusan Menkumham Yasonna Laoly itu menurut Irwan Fecho menunjukkan bahwa Moeldoko tidak menghormati Presiden Jokowi.
Irwan Fecho menilai selaku pejabat yang berada di dalam istana Moeldoko seharusnya menghormati keputusan Menkumham Yasonna Laoly, bukan malah menggugatnya.
Baca Juga: Dulu Dipenjara karena Melawan Orde Baru, Fadjroel Rachman Bikin Don Adam Menyesal Pernah Membela
"Selaku KSP yang meja kerjanya di dalam istana negara seharusnya Moeldoko bisa menghormati putusan Menkumham yang mencerminkan kebijakan Presiden," kata Irwan Fecho yang dilansir Galamedia dari akun Twitter @irwan_fecho pada Sabtu, 26 Juni 2021.
Tak berhenti di situ, Irwan Fecho lantas menyebut Moeldoko seolah menyampaikan pesan kepada rakyat, terkait ketidakhormatannya pada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Siap Ajukan Gugatan terhadap Yasonna Laoly Soal KLB Demokrat, Rachlan Nashidik: Jenderal Moeldoko Tuna Etika!
"KSP Moeldoko sama saja beri pesan ke rakyat bahwa dia tidak menghormati Presiden Jokowi yang juga atasannya," ucapnya.
Iwan menilai sikap seperti itu tidak bisa dibiarkan. Jika tidak, maka rasa rasa percaya rakyat kepada istana lambat laun akan luntur.
"Tingkah KSP Moeldoko seradak seruduk seperti ini tdk blh terus dibiarkan oleh Presiden. Ini pelan2 mengikis kepercayaan rakyat pada Istana jika tdk dihentikan," ujarnya.
Baca Juga: Heboh Bocah Perempuan Doyan Tidur Ditemani Boneka Pocong, Warganet: Itu Marsha And The Bear Dikafanin
Irwan Fecho menambahkan keinginan Moeldoko terhadap kekuasaan membuatnya menerabas etika bernegara.
"Hasrat kekuasaan Moeldoko yg kuat membuatnya lepas kendali kemudian menerabas etika bernegara juga etika pemerintahan," katanya.***
