Network
GALAMEDIA - Isu presiden tiga periode yang belakangan muncul dinilai hanya membuat gaduh saja. Padahal di satu sisi, Indonesia tengah dilanda musibah pandemi Covid-19.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada elite untuk menghentikan segala kegaduhan politik. PP Muhammadiyah juga meminta elite agar lebih baik fokus dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang saat ini angkanya melonjak tinggi.
"Hentikan isu itu dan biarlah menjadi bagian dari wacana sesaat, sebaliknya alangkah elok bila dihentikan demi mencegah kedaruratan," tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 Juni 2021.
"Kasihan rakyat kecil yang menanggung beban berat akibat pandemi maupun oleh kondisi kehidupan kebangsaan yang sarat beban," tambahnya, dikutip dari Antara.
Kegaduhan yang dimaksud Haedar salah satu contohnya mengenai isu presiden tiga periode.
Ia meminta agar isu itu diakhiri dan semua pihak bahu-membahu mencari solusi untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Bagi Haedar, rakyat miskinlah yang menjadi korban karena terdampak pandemi Covid-19 dari segala kegaduhan politik.
Sementara para elite memiliki hak istimewa yang tak dimiliki masyarakat kalangan bawah.
"Mungkin dengan memproduksi isu-isu kontroversial malah akan mendapat lebih banyak nilai-tambah bagi para elite itu," kata dia.
"Namun bagaimana dengan tanggungjawab etik dan sosial di tengah bangsa yang tengah menghadapi musibah besar? Di sinilah kearifan para elite sangatlah diharapkan," tuturnya.
Haedar paham demokrasi memang memberikan ruang untuk memperbincangkan isu-isu yang dianggap menyangkut hajat hidup bangsa dan negara.
Tetapi demokrasi juga menuntut pertanggungjawaban moral dan sosial ketika bangsa dan negara saat ini tengah menghadapi masalah yang lebih besar.
"Politik Indonesia itu menuntut moral dan nilai hikmah kebijaksanaan sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila, bukan sekadar politik nilai-guna dan asas kebebasan belaka," lanjut dia.
Sebelumnya, Haedar mendorong pemerintah pusat hingga daerah agar konsisten menerapkan kebijakan penanganan Covid-19, utamanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Para pejabat dan elite negeri dari pusat sampai daerah juga penting menyatukan sikap dan langkah, disertai keteladanan dalam menegakkan protokol kesehatan dan tidak memberi angin kepada warga yang membuat semuanya menjadi longgar dan lalai," ujar Haedar.
Haedar mengatakan inkonsistensi akan membuat langkah penanganan Covid-19 menjadi maju mundur atau fluktuatif, yang akhirnya kondisi bisa tidak terkendali.***
