Network
GALAMEDIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan untuk menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kebijakan ini diambil oleh presiden sebagai bentuk penanganan kasus Covid-19 yang semakin melonjak.
Baca Juga: TERBARU! Harga Emas Hari Ini 30 Juni 2021 di Pegadaian: Antam dan UBS Turun Lagi
Juru Bicara Menko Maves, Jodi Mahardi membenarkan bahwa Luhut ditunjuk lagi oleh Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
“Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” ujar Jodi dalam keterangan, Selasa (29 Juni 2021).
Diketahui kebijakan dan pengetatan sedang disusun oleh pihak yang berkaitan. Pengumuman resmi pun akan disampaikan langsung Jokowi.
Baca Juga: Taklukan Jerman, Southgate Tuntaskan Dendam dan Hapus Rekor Buruk Inggris
“Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Kendati demikian, supermarket dan sejenisnya akan tetap beroperasi dengan durasi yang lebih singkat.
“Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat,” jelasnya.
Baca Juga: Persaingan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo Kian Menggila, Ruhut Sitompul: PDIP Tidak Ada Kubu-kubuan
Oleh karena itu, pemerintah meminta agar masyarakat tidak panik apalagi dengan berita yang beredar di grup WhatsApp.
“Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup WhatsApp,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada pertengahan September 2020, Luhut memang sudah pernah ditunjuk Jokowi memegang komando penanganan Covid-19 di delapan provinsi.
Baca Juga: Asmaul Husna Al Mutakabbir, Al Khaliq, dan Al Baari, Arti dan Maknanya
Saat itu, Jokowi memerintahkan Luhut dan mantan Kepala Satgas Covid-19, Doni Manardo untuk berfokus menangani Covid-19 di delapan provinsi berbeda selama dua minggu.
Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua.
Jokowi pada saat itu ingin penanganan Covid-19 di Indonesia didasarkan pada strategi berbasis lokal.
Baca Juga: KM Yunicee Tenggelam: 14 Penumpang yang Belum Ditemukan Dipastikan Gunakan Life Guard
Ditunjuknya Luhut menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Meski begitu, saat itu Luhut menyebut ada dua fokus yang diterapkan. Luhut melibatkan peran TNI-Polri dalam menangani Covid-19.
“Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu Gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama Gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan.”
Baca Juga: Jadwal Pertandingan Babak 8 Besar EURO 2020, Dimulai Jumat 2 Juli 2021
“Kedua, saya meminta kepada Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variable jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian,” ucap Luhut, Selasa, 15 September 2020.***
