Network
GALAMEDIA - Pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum surut. Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia terus meningkat setiap harinya.
Terlebih sudah masuknya Covid-19 varian Delta yang penyebarannya lebih cepat dan lebih mudah menyerang siapa pun.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan pun mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam menangani Pandemi Covid-19.
Syarief menilai pernyataan Jokowi hari ini yang akan mengutamakan penyelesaian Covid-19 dulu baru masalah ekonomi adalah sudah benar dan sesuai yang kami dan Rakyat harapkan.
Baca Juga: Paket Obat Isoman Gratis Diluncurkan, Jokowi Perintahkan TNI Distribusikan Obat Tepat Sasaran
“Kami Partai Demokrat tentu sangat mendukung statement Presiden tersebut. Kini para menterinya harus menjalankan kebijakan tersebut, bukan sebaliknya selama ini lebih mengutamakan ekonomi dulu," ungkap Syarief.
Menurut Politikus Partai Demokrat tersebut, lonjakan kasus Covid-19 mengonfirmasi ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Pandemi Covid-19.
“Belum adanya potensi pelandaian kasus positif Covid-19, disertai munculnya varian baru Covid-19 menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menekan laju Pandemi Covid-19," ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian sudah mendekati 500.000 kasus beberapa hari terakhir.
Hal tersebut menjadi rekor tertinggi kasus Covid-19 di dunia, bahkan sudah melampaui India yang sebelumnya digadang sebagai negara terparah akibat Covid-19.
Total kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal Maret 2020 sebesar 2,62 juta kasus dan 68.219 diantaranya meninggal dunia.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, penambahan kasus dan munculnya varian baru disebabkan karena tidak tegasnya Pemerintah dalam melakukan pembatasan.
“Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa varian baru Covid-19 berasal dari luar negeri yang menyebar di Indonesia karena kurang ketatnya pembatasan masuknya WNA ke Indonesia," ungkap Syarief.
Ia pun mengingatkan Pemerintah untuk fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan selalu meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Pemerintah harus mengambil pengendalian dan langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan hingga pembatasan dan antisipasi, persiapan perlengkapan obat-obatan dan antisipasi semua kebutuhan khususnya rumah sakit dan nakes untuk mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19," tuturnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas seperti pembatasan WNA masuk ke Indonesia.
"Pemerintah sudah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia," kata dia.
"Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia," sambungnya.
Sementara diketahui saat ini sudah ada enam negara yang sudah melarang WNI masuk ke negara mereka akibat Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali tetapi Indonesia justru masih belum menutup pintu bagi WNA.
"Kini yang menjadi pertanyaan kenapa Indonesia justru memberi karpet merah kepada WNA?" tutup Syarief.***
