Network
GALAMEDIA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sosial selama PPKM Darurat berlangsung.
Koordinator PPKM Darurat itu menyampaikan bahwa bansos tersebut berupa beras yang akan diberikan kepada masyarakat selama PPKM Darurat.
Dalam konferensi pers virtual itu, Luhut mengungkapkan bahwa bansos beras tersebut merupakan perintah Presiden Jokowi.
"Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Saya ulangi lagi, tidak boleh ada rakyat yang sampai kelaparan," kata Luhut dilansir Galamedia dari Antara pada Jumat 16 Juli 2021.
"Itu perintah (Presiden Jokowi) dan kami laksanakan," jelasnya.
Beras tersebut paling lambat disalurkan pekan kedua Juli. Setiap keluarga nantinya akan mendapat bantuan beras sebanyak 10 kilogram.
Sasaran penyaluran beras tersebut adalah 14,84 juta jiwa masyarakat miskin yang berada di Jawa dan Bali.
Pemerintah saat ini menargetkan 1,21 juta keluarga atau 4,4 juta jiwa yang kurang lebih setara dengan 11.212 ton beras.
Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menggelontorkan bantuan beras tersebut sebesar Rp 117,7 miliar.
Pemerintah memprioritaskan pekerja harian dan pekerja infromal di daerah padat penduduk yang terkena dampak PPKM Darurat.
Misalnya, pedagang pasar, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, pemilik dan petugas warung, pedagang asongan, sampai pemulung.
Dalam penyalurannya, pemerintah menggandeng TNI dan Polri untuk mengatur distribusi bantuan beras agar tetap tertib dan tidak ada kerumunan.
"Jadi semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan, beras akan dibagikan oleh TNI dan akan berlaku mungkin Rabu ini," terang Luhut.
Sebelumnya, pemerintah juga mendistribusikan 300 ribu paket obat terapi Covid-19 kepada pasien tanpa gejala dan gejala ringan.
Baca Juga: KPK Didesak Tangkap Anies Baswedan, Akademisi Singgung Korupsi Bansos Rp 5,9 T Hingga Pelemahan KPK
Program tersebut menyasar 210.000 kasus aktif pasien Covid-19.
Dalam program tersebut, pemerintah juga melibatkan TNI dan Polri.
"Ini akan diberikan nanti oleh TNI bersama-sama dengan pihak-pihak lain," terang Luhut.
Sebelumnya diketahui, PPKM Darurat Jawa dan Bali berlaku sejak awal Juli hingga 20 Juli mendatang.
Banyaknya sektor yang terdampak, terutama sektor perekonomian membuat daya beli masyarakat menurun.
Belum lagi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin meningkat karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat PPKM Darurat.***
