Network
GALAMEDIA - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan pola komunikasi yang buruk kambuh lagi di antara para menteri dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Diketahui, para menteri di Pemerintahan Joko Widodo terkesan memiliki beberapa pandangan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, khususnya dalam penanganan Covid-19.
Akhir-akhir ini diketahui para menteri memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi rencana perpanjangan PPKM Darurat selama 6 minggu.
Sebelumnya diketahui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa PPKM Darurat tidak diperpanjang karena akan membuat ekonomi semakin jatuh bahkan mati dan belum diputuskan.
Baca Juga: UPDATE CORONA Indonesia Sabtu 17 Juli 2021: Tambahan Kasus 51.952 Kasus, Kematian 1.092 Jiwa
Sementara, Menko PMK Muhadjir Effendy telah memastikan bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021 yang diputuskan dalam Rapat Terbatas.
Setelah kabar tersebut beredar, Syarief Hasan pun menilai bahwa perbedaan pandangan tersebut akan membuat masyarakat gusar dan resah.
"Masyarakat menanti-nanti kelanjutan dari kebijakan PPKM Darurat, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Termasuk, apa kebijakan selanjutnya apabila dilanjutkan atau tidak dilanjutkan," tutur Syarief Hasan.
"Namun, para menteri malah berbeda pandangan soal perpanjangan PPKM Darurat.", lanjutnya, dikutip dari laman MPR RI.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga menekankan bahwa perbedaan padangan harusnya disampaikan dalam forum internal kabinet dan tidak disampaikan langsung ke publik.
"Perbedaan pandangan memang hal yang wajar. Akan tetapi, harusnya tidak disampaikan secara langsung ke publik sehingga masyarakat tidak percaya atas keseriusan Pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.", ujar Syarief Hasan.
Ia mengungkapkan bahwa para menteri harus memperkuat pembahasan internal terlebih dahulu sebelum mengumumkan ke publik.
"Berbeda pendapat harus ditempatkan pada tempatnya. Harusnya, para menteri sepakat dulu dengan satu pandangan, baru disampaikan ke publik yang harap-harap cemas dengan kondisi darurat Covid-19 ini semakin mencemaskan. ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan pun mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi para menterinya.
"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi sehingga masyarakat tetap percaya dengan segala kebijakan yang diambil Pemerintah," ungkap Syarief Hasan.
Ia pun mempertanyakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah jika menterinya saja berbeda pendapat.
"Namun, bagaimana masyarakat percaya jika muncul perbedaan pendapat antar menteri atapun pembantu Presiden lainnya di depan publik?", heran Syarief Hasan.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas.
"Jika memang diperpanjang, Pemerintah harus tegas sembari segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan," tuturnya.
"Jika tidak dilanjutkan, Pemerintah harus segera menyiapkan alternatif kebjikan yang bisa menekan laju Covid-19, khususnya di daerah zona merah." tutup Syarief Hasan.***
