Network
GALAMEDIA - Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan meminta agar penyaluran bantuan sosial oleh Pemkot Bandung tepat sasaran. Terutama bagi warga yang benar-benar terdampak pandemi atau PPKM darurat.
"Belajar dari pengalaman yang lalu, jangan sampai salah sasaran. Sehingga betul-betul di cek dan dipastikan kriterianya," ungkapnya saat dihubungi via telepon seluler, Kota Bandung, Minggu 18 Juli 2021.
Menurutnya, di Kota Bandung terdapat 60 ribu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari bantuan sosial Pemkot Bandung, dengan besaran per KPM yakni Rp500.000.
Baca Juga: MPLS Siswa Baru di Kota Cimahi Digelar secara Online
Jumlah KPM tersebut masuk dalam data non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
"Dengan jumlah tersebut, maka anggaran yang dipersiapkannya yakni Rp30 miliar," ujarnya.
Menurutnya, warga yang menjadi kriteria penerima bansos tersebut, di antaranya pekerja harian, disabilitas, warga yang sedang isoman (isolasi mandiri) dan warga yang mengalami kesulitan ekonomi.
"Hal ini harus diperhatikan dengan benar-benar, khususnya aparat kewilayahan, agar tepat sasaran," katanya.
Baca Juga: Skenario Trio Buzzer dan Orang Dekat Jokowi Rebut Tahta Jokowi Terungkap, Cendikiawan: Jangan Didengar Jokowi!
Selain itu, pihaknya juga berharap agar proses penyaluran bantuan sosial tidak menimbulkan kerumunan.
Berkaca pada kejadian-kejadian lalu, proses penyaluran bansos kerap menyebabkan kerumunan.
"Penyalurnya dicari yang profesional dan dalam prosesnya tidak menimbulkan kerumunan, seperti sebelum-sebelumnya," terangnya.
Lebih jauh, Tedy menilai untuk lebih baik dilakukan proses transfer kepada penerima bansos, dengan demikian tidak terjadi kerumunan yang dikhawatirkan terjadi penyebaran virus Covid-19.
Baca Juga: Terawan Pamer 'Kesaktian' Vaksin Nusantara, Klaim Diakui Dunia Akhiri Pandemi Covid-19
"Dikhawatirkan terjadi kerumunan, kalau bisa ditransfer langsung," ucap Politisi PKS tersebut.
Disinggung terkait rencana perpanjangan PPKM darurat, lanjutnya, jika kasus Covid-19 terus menurun maka rencana perpanjangan tersebut bisa dihindari.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan PPKM, maka mobilitas dikurangi dan protokol kesehatan diperketat. Diharapkan masyarakat bisa mendukung dan support," katanya.***
