Network
Sejak Maret, nyaris 300 kapal China terdeteksi di berbagai area Laut China Selatan, termasuk di dalam area yang diklaim Filipina dan di dalam zona ekonomi eksklusif negara itu.
Otoritas Filipina berulang kali memprotes kehadiran kapal-kapal China dan telah didukung oleh Amerika Serikat (AS). Sementara otoritas China menekankan bahwa aktivitas kapalnya itu normal dan sah.
China diketahui mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebagai wilayahnya dan membantu sejumlah pulau buatan dengan fasilitas berkemampuan militer di area-area sengketa.
Selain Filipina, beberapa negara lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga memiliki klaim tumpang-tindih atas area-area di Laut China Selatan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ngaku Tak Tega Jika PPKM Darurat Diperpanjang: Harus Ada Cara-cara yang Lebih Soft
Sementara itu AS menolak klaim maritim China yang disebutnya 'melanggar hukum' di Laut China Selatan, dan mendukung negara-negara Asia Tenggara menghadapi "pemaksaan" Beijing.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Rabu, 14 Juli 2021.
Pernyataan itu Blinken sampaikan dalam konferensi video dengan para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN.
"AS berdiri dengan negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi paksaan (China)," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, seperti dikutip Reuters.
China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan yang disengketakan melalui "sembilan garis putus-putus" berbentuk U yang dinyatakan secara sepihak, yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Filipina.
Selain Laut China Selatan, Sungai Mekong telah menjadi front baru dalam persaingan AS-China, dengan Beijing menyalip Washington dalam hal pengeluaran dan pengaruh atas negara-negara hilir karena kendalinya atas perairan sungai.
