Network
GALAMEDIA – Kisruh penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus terjadi hingga saat ini.
Penyidik senior KPK, Novel Baswedan bersama pegawai lain yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pun sempat melaporkan pimpinan KPK ke pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Menurut mereka, ada tindakan yang sewenang-wenang dilakukan oleh petinggi KPK.
"Ada tindakan yang sewenang-wenang dilakukan dengan sedemikian rupa. Efek dari tindakan sewenang-wenang itu banyak pelanggaran HAM," ujar Novel di Jakarta.
Baca Juga: Moeldoko Buka Suara Soal Dugaan ICW Dirinya Terlibat PT Harsen dan Ivermectin: Sangat Berbahaya
Novel menjelaskan, terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada Komnas HAM, di antaranya terkait masalah beragama, penyerangan privasi hingga seksualitas.
Menurut dia dan rekannya, hal itu sama sekali tidak pantas dilakukan. Sehingga, Novel yakin bahwa TWK hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai berintegritas.
Terkini, Komnas HAM terus berupaya mendalami dugaan kejanggalan penonaktifan tersebut. Pada hari ini, Kamis, 22 Juli 2021, Ahli Hukum Tata Negara pun diperiksa.
Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam menyatakan, pemeriksaan kepada ahli hukum dilakukan guna memperkuat konsep dan lainnya.
